BERNAS.ID, BANDUNG – Guru Honorer Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Jabar tuntutannya Minta diangkat menjadi tenaga PPPK. Tenaga Pendidikan juga ikut demo.
Ratusan guru dan tenaga pendidikan (tendik) honorer dari berbagai daerah di Jawa Barat melakukan aksi ujuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Senin 13 Januari 2025.
Guru dan tendik honorer itu demo dengan tuntutan, minta segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA dan SLB Negeri se Jawa Barat Yudi Nurman Fauzi mengatakan hanya sedikit guru dan tendik honorer di Jabar yang diangkat sebagai PPPK melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat.
Bahkan, ada beberapa guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun saja, tetapi masih belum diangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA : Jawa Barat Gelar Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru, Penjelasannya Begini
“Banyak temen-temen yang satu tahun lagi pensiun dan sudah mengabdi selama 20 tahun tapi belum ada kejelasan,”kata Yudi Nurman, Senin.
Untuk itu, Yudi menuntut pemerintah lebih serius mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan tenaga pendidikan honorer.
Yudi menjelaskan, tahun 2024, baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB negeri.
Sedangkan tenaga pendidikan yang diangkat PPPK lebih sedikit hanya 65 orang. Dengan kondisi tersebut, ia mengatakan guru honorer kecewa dengan tidak adanya perhatian pemerintah tersebut.
“Segera tuntaskan saja, kami sudah mengabdi, meski digaji berbeda dengan ASN tapi kami masih loyal,” katanya.
BACA JUGA : Jabar Istimewa! Ormas BBC Ingatkan Dedi-Erwan Soal Pentingnya Kekompakan
Salah seorang guru honorer Dian Nugraha mengatakan para guru honorer diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK pada gelombang satu. Akan tetapi, kenyataannya hanya diberi kesempatan paruh waktu dan gaji seadanya.
“Kita mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer inilah yang membuat kami sakit hati,” katanya,
“Kita mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer inilah yang membuat kami sakit hati,” bebernya.
Selain itu, pihaknya menemukan kecurangan saat proses tes. Ia berharap honorer yang diangkat menjadi PPPK menjadi penuh waktu.
Dian Nugraha juga mengatakan bekerja penuh waktu akan tetapi hanya di gaji Rp 2 juta.
“Kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas PNS kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh,” katanya.
BACA JUGA : Tidak Bentuk Tim Transisi Dedi Mulyadi Pangkas Pembiayaan Politik
“Kami menemukan formasi yang tidak seimbang jadi honorer jumlahnya sangat banyak tapi formasi yang disediakan sangat minim,” ungkapnya.
Tenaga pendidikan SMAN 27 Bandung Umar Fajar mengaku bekerja sebagai pustakawan dan berstatus honorer. Tahun 2026, ia mengaku akan pensiun akan tetapi dengan status yang masih belum jelas dan diangkat.
“Saya ngabdi itu sudah 11 tahun di SMA 27, sebelumnya di Unwin dari tahun 1992 perguruan tinggi milik pemerintah berarti 35 tahun,” katanya.(ARIS)
