JAKARTA, BERNAS.ID – Jika kita menggunakan hasil survey litbang Kompas yang menyebut 100 hari menjelang pemerintahan Prabowo-Gibran tingkat kepuasan mencapai 80,09 %, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu melakukan hal-hal signifikan lainnya.
Demikian disampaikan pengamat politik Ray Rangkuti, menanggpai survei Litbang Kompas terkait Pemerintah Prabowo – Gibran.
!Selama bansos, makan siang, tunjangan sana sni dilakukan, maka tingkat kepuasan akan terjaga di kisaran 80%. Jika hal ini dapat dipertahankan, bisa jadi hingga 5 tahun ke depan, maka tingkat kepuasan akan selalu tinggi, “ kata Ray, Sabtu (25/1/2025).
Maka dengan begitu, sambung Ray, isu-isu soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, reformasi institusi polisi, dan sebagainya, bukanlah isu-isu utama bangsa dan negara.
Baca Juga : Tak Sepakat Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Kata Ray Rangkuti
“Isu-isu seperti ini dapat ditutupi dengan capaian-capain program populis seperti bansos, makan bergizi, tunjanga sana sini, dan sebagainya. Inti program ini hanya satu: kita memiliki ketahanan ekonomi untuk menopang seluruh program-program populis ini, “ kritik Ray.
“Langkah memangkas belanja birokrasi dan pejabat sudah tepat. Tapi, tentu saja, tidak akan cukup. Langkah lainnya perlu juga dilakukan seperti pemangkasan jumlah kementerian dan turunannya. Termasuk di dalamnya para pembantu juru bicara dan sejenisnya. Fungsi mereka sudah tidak terlalu relevan dan signifikan.
Pola bagi bansos, makanan bergizi, tunjangan sana-sini, dan sebagainya jauh lebih efektif memelihara tingkat kepuasan dari pada jubelan juru bicara istana.
Lalu, apakah kita akan sampai ke target Indonesia emas? Jawabannya jauh dari harapan. Survey litbang Kompas itu hanya memotret bagaimana kepuasan rakyat dicapai, bukan bagaimana mestinya mengelola Indonesia mencapai Indonesia Emas.
Baca Juga : Soal “Perahu” Politik Gibran, Ray Sebut Semua Sudah Tahu Kiprah Keluarga Jokowi
“Kalau hanya mengejar kepuasan rakyat saja, polanya sudah ditemukan. Bahkan sejak 5 tahun sebelumnya. Di mulai dari era presiden Jokowi. Tingkat kepuasan rakyat cukup dikelola dengan bansos atau program populis lainnya. Maka tingkat kepuasan akan terjaga di kisaran 70%. Ini sudah pola yang dikembangkan, khususnya, dalam 5 tahun terakhir kepemimpinan pak Jokowi. Dan pola yang sama, nampaknya, dilakukan lagi di era pak Prabowo ini, “ ungkap Ray.
Angka telak, tingkat kepuasan 80,09%, tertinggi dalam sejarah. Bahkan itu dicapai kala persoalan-persoalan subtantif dan prinsipil berbangsa dan bernegara terabaikan. Tentu saja pola ini tak begitu asing. Karena dikerjakan oleh tim yang selama ini mendampingi pak Jokowi. Tim ini lah juga yang dipilih pak Prabowo mendampingi dirinya. Jadi seperti kerja berulang.
Bila ingin ke Indonesia Emas kita harus melihat hasil survey Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalan survey itu, kesuksesan presiden Prabowo hanya di angka 5. Gibran di angka 2. Dalam survey itu juga mereka memotret kinerja keseluruh menteri dan membuat kategori menteri yang layak direshuffle disebabkan kinerja buruk.
“Jika kita melihat kinerja pemerintahan Prabowo-Gibrab berdasarkan survey Cilios ini, kita akan dihadapkan pada kenyataan begitu banyak hal yang harus diperbaiki dan dikerjakan. Begitu banyak tantangan yang harus dilewati. Dan begitu banyak persoalan yang harus ditemukan jawabannya. Bila dalam survey litbang Kompas membuat Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat leha-leha. Maka dalam survey Cilios itu, pemerintahan Prabowo-Gibran bahkan seperti tidak punya waktu untuk sejenak leha-leha,” tegasnya.
“Nah…tinggal dipilih, survey mana yang mau dipakau, saya sendiri cenderung menggunakan survey Cilios,” terang Ray.
Di luar soal bansos dan MBG, begitu banyak hal yang terlihat perlu diperbaiki, dilakukan dan dibuat oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau belajar dari tingkat kepuasan terhadap pemerinrahan Jokowi, justru yang diwariskan oleh Jokowi adalah korupsi yang makin merajalela dan terlihat biasa saja, penegakan hukum yang tidak adil, institusi polisi yang politis dan makin kurang professional, ketimpangan ekonomi yang makin meningkat, birokrasi yang berpolitik, nepotisme politik yang merajalela, pengangguran yang makin meningkat, dan sedereta persoalan lainnya.
Satu persatu kemerosotan pengelolaan bangsa dan negara warisan Jokowi, mulai terungkap ke masyarakat. Salah satunya adalah pagar bambu di laut Tangerang, polisi yang kerap menggunakan senjata untuk tindakan yang keliru, pemilu terburuk dalam sejarah pemilu reformasi, dan wajah KPK yang sibuk urusan sepele. Warisan ini, mau tidak mau, harus dibereskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. (FIE)
