BANDUNG, BERNAS.ID – Tantangan terbesar Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah intervensi pusat berbalut investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang dalam wawancara via telepon terkait tantangan yang akan dihadapi pasangan Dedi-Erwan dalam menjaga alam sebagaimana visi dan misinya.
“Itu tentu yang akan menjadi gejolak, pada hati gubernur yang misal sudah memiliki perspektif penegakan lingkungan yang baik, dan pengawasan lingkungan, ketika nasional masih memiliki kontribusi atau intervensi terkait pengembangan percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” katanya.
Potensi itu saat ini sudah ada, terkait dengan ditambahnya project program strategis nasional (PSN) di sektor energi.
“Dimana pusat memproyeksikan gunung-gunung di Jawa Barat untuk dieksploitasi untuk kegiatan Geotermal, dan itu sudah dilakukan dan sudah masuk dalam projecet strategis nasional,” katanya.
BACA JUGA : Soal Lingkungan Hidup Walhi Jabar Dorong Dedi-Erwan Berikan Akses Pengaduan
“Belum lagi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa Kabupaten Kota yang sudah ditentukan, dan itu akan memiliki potensi tersendiri, terhadap keberlangsungan lingkungan,” tambahnya.
“Makanya saya bilang tadi challange terberat bagi gubernur terpilih saat ini itu dimana nasional atau pusat masih memiliki intervensi yang kuat untuk mengembangkan investasi yang kotor di Jawa Barat baik di sektor energi, di sektor sungai (DAS) di sektor Industri, infrastruktur, properti dan juga pengembangan wisata,” bebernya.
Oleh karena itulah, dorongan Walhi Jabar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah jalankan otonomi daerah (Otda).
“Di memiliki kewenangn untuk tidak selalu mengamini apa yang menjadi proyeksi atau perencanaan pembangunan yang direncanakan nasional,” katanya.
Sebagai pemimpin daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan rencana-rencana kegiatan yang diproyeksikan nasional itu apakah berdampak buruk atau tidak, belum lagi dilihat dari aspek-aspek lainnya.
BACA JUGA : BMKG Imbau Masyarakat Jawa Barat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem
“Kan logikanya banyaknya kegiatan infrastruktur atau banyaknya project strategis nasional itu, harus menjawab terhadap angka kemiskinan serta angka pengangguran. Bukankah narasi yang mereka bangun saat garap proyek itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Tetapi faktanya mana, kenapa angka pengangguran semakin tahun semakin meningkat bukannya berkurang. Kalaupun peluang kerja itu ada, tetapi rakyat sulit menjangkaunya.
“Harus bayar mahal untuk kerja, harus menerima mekanisme outchorcing,” katanya.
Sepatutnya Gubernur Jabar Terpilih mengevaluasi proyek-proyek nasional yang tidak berdampak atau memberikan kontribusi positif terhadap Provinsi Jawa Barat.
“Alat ukurannya bagaimana angka pengangguran, bagaimana angka kemiskinan,” katanya.
Seyogyanya Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang mendapatkan amanah dari rakyat, betul-betul menjalankan amanahnya itu dengan baik dan tidak terpengaru pusat, karena daerah punya undang-undang (UU) Otonomi Daerah (Otda).
BACA JUGA : TPT SMK Diploma dan Sarjana Tinggi, Kadin Jabar Atasi Dengan Langkah Ini
“UU Otda No32/2009 itu kuat banget, meski sebagian kewenangnnya sudah ditarik karena ada UU Cipta Kerja,” katanya.
“Tetapi meski sebagian kewenanganny sudah ditarik, UU Otda itu tetap kuat, karena izin penetapan lokasi (Penlok), izin kesesuaian dan sebagainya masih ada di Jawa Barat,” terangnya.
“Jadi gubernur dan wakil gubernur masih memiliki upaya untuk lebih memaksimalkan visi dan misinya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan,” pungkasnya. (ARIS)
