JAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pemerintahan yang akan datang. Ia menyatakan bahwa ada beberapa pos anggaran yang telah direvisi dan akan dikaji lebih lanjut untuk efisiensi atau refocusing.
“Jadi terkait efisiensi anggaran, kita juga mencermati apa yang sudah ada. Beberapa pos-pos anggaran telah direvisi dan dikeluarkan. Nantinya, kami akan menentukan pos mana yang bisa diefisiensi atau dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas,” ujar Pramono.
Baca Juga : Bantu Tugasnya Sebagai Gubernur, Pramono Anung Bakal Bentuk Staff Khusus
Pramono menambahkan bahwa sementara ini beberapa anggaran akan diblokir terlebih dahulu untuk dilakukan penghitungan ulang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan alokasi dana yang lebih optimal dan mendukung program strategis pemerintah daerah serta pusat.
“Untuk sementara, beberapa pos anggaran akan kami bintang dulu, atau diblokir sementara, sehingga nanti bisa dihitung ulang dan diarahkan untuk program-program strategis, baik dari wakil gubernur terpilih maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam upaya efisiensi ini, Pramono juga membuka ruang diskusi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, untuk menentukan sektor mana yang bisa dikurangi tanpa mengganggu pelayanan publik.
Baca Juga : Gubernur Pramono Anung Fokus Bangun Rusun Mix-Used untuk Jakarta Berkelanjutan
“Saya dan Bang Dul (Rano Karno) sepenuhnya mendukung semangat efisiensi ini. Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur Teguh dan meminta masukan mengenai pos-pos anggaran yang bisa diefisiensikan,” katanya.
Salah satu contoh efisiensi yang disinggung Pramono adalah soal anggaran konsumsi, termasuk pengadaan makanan ringan dalam kegiatan pemerintahan.
“Termasuk urusan snack yang kemarin sempat ditanyakan teman-teman. Saya sendiri tidak terlalu suka makan snack banyak-banyak, jadi kalau mau dipotong, ya monggo saja,” ungkapnya.
Dengan pendekatan ini, Pramono berharap efisiensi anggaran dapat dilakukan secara optimal tanpa mengorbankan kebutuhan utama pemerintahan dan masyarakat Jakarta. (DID)
