JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya penguatan koordinasi komunikasi publik antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam menghadapi derasnya arus informasi dan meningkatnya ancaman disinformasi.
“Persoalan komunikasi media tidak bisa ditunda. Diperlukan sense of awareness yang tinggi, karena media memegang peran strategis dalam membentuk opini publik dan menjaga stabilitas politik serta keamanan,” ujar Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, dalam rapat koordinasi Satgas Komunikasi dan Media seluruh desk Polkam di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025).
Baca Juga : Kemenko Polkam Fokus Berantas Premanisme, Dorong Penegakan Hukum dan Pembinaan
Kemenko Polkam telah membentuk sembilan desk lintas sektor untuk menangani isu-isu strategis nasional, mulai dari narkoba, judi daring, keamanan siber, korupsi, hingga karhutla dan pelindungan pekerja migran. Masing-masing desk dilengkapi Satgas Komunikasi dan Media (Satgas Komed) yang bertugas menyampaikan narasi pemerintah secara terpadu dan akurat.
Namun saat ini, menurut Eko Dono, satgas-satgas tersebut masih bekerja terpisah dan belum terintegrasi optimal. “Rakor ini bertujuan menyatukan kerja komunikasi pemerintah agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi membentuk kekuatan komunikasi yang solid,” tegasnya.
Baca Juga : Fasilitasi Pertemuan, Kemenko Polkam Dorong Penyelesaian Tuntutan Ojek Daring
Ia juga menyoroti perlunya semangat kolaboratif dan kepedulian terhadap fungsi komunikasi publik. “Sense of awareness itu penting. Jangan ‘stelan cuek’. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Melalui penguatan koordinasi ini, Kemenko Polkam menargetkan terbentuknya sistem komunikasi krisis yang tanggap, narasi lintas sektor yang seragam, dan peningkatan kapasitas SDM komunikasi pemerintah.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari berbagai K/L terkait di bawah sembilan desk Menko Polkam, termasuk BIN, Kemkominfo, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkeu, KLHK, BP2MI, TNI, Polri, BSSN, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN. (DID)
