JAKARTA, BERNAS.ID – Pengamat politik Sugiyanto (SGY) menilai silaturahmi antara Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo sebagai simbol rekonsiliasi politik nasional. ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan psikologis publik, khususnya dari kelompok pendukung yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan.
Menurut SGY, pertemuan hangat Prabowo dan Jokowi saat makan malam di warung bakmi Jawa pada 20 Juli 2025 malam menjadi isyarat kuat kesinambungan politik pasca-Pilpres 2024. Prabowo pun secara terbuka mengakui peran besar Jokowi dalam kemenangan Pilpres.
Baca Juga : SGY Minta Jangan Rusak Kesuksesan Pilkada Serentak dengan Gugatan Tanpa Dasar
Namun, SGY menilai hubungan yang terlalu demonstratif ini dapat menimbulkan kekecewaan bagi sebagian pendukung Prabowo yang dulu menjadikan dirinya simbol oposisi terhadap Jokowi.
“Presiden Prabowo dituntut bijaksana dan strategis. Ia harus mampu menjembatani beragam aspirasi, bukan hanya dari kubu pendukung, tapi juga dari mereka yang sejak lama berharap adanya perubahan,” ujar SGY, Selasa (22/7/2025).
SGY menegaskan, meski Prabowo menang dengan dukungan luas, sekitar 96 juta suara atau 58,6% dari total suara sah nasional, legitimasi tertinggi tetap berasal dari rakyat, bukan dari satu tokoh atau partai tertentu.
“Prabowo jangan hanya jadi perpanjangan Jokowi. Kepemimpinan beliau harus punya warna sendiri, bukan berada dalam bayang-bayang mantan presiden,” katanya.
Baca Juga : Pengamat: Tak Hanya Baik Hati, Jakarta Butuh Gubernur yang Juga Tegas
SGY juga menyampaikan bahwa hubungan baik dengan mantan presiden penting, namun harus dijaga secara proporsional. Ia mencontohkan, seperti Jokowi yang pada awal pemerintahannya didukung PDIP, namun akhirnya memilih mendekat ke rakyat.
“Prabowo pun harus mengambil sikap serupa. Tempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa rekonsiliasi yang dibangun sebaiknya tidak menimbulkan alienasi dari kelompok-kelompok kritis. Pemerintahan Prabowo, katanya, harus dilihat bukan sekadar kelanjutan rezim, tapi sebagai integrasi kekuatan nasional yang beragam. (DID)
