SIGI, BERNAS.ID— Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah dinilai sebagai bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kurang mampu secara ekonomi.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah menilai, inisiatif tersebut dapat menjadi solusi konkret bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan formal akibat faktor geografis dan ekonomi.
“Program ini sangat membantu, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin di wilayah-wilayah seperti Sigi dan Donggala, Parigi Moutong yang tidak bisa mengakses sekolah karena jarak dan biaya,” ujar Ketua DPW PEKNAS Sulawesi Tengah, Isram Said Lolo, Senin (28/7/2025).
Namun, menurutnya, kesuksesan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada sistem pengelolaan dan dukungan pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Ia mengingatkan agar program ini tidak dilaksanakan secara instan atau sekadar proyek pencitraan.
“Yang paling menentukan itu sistem dan pengelolanya. Kalau pengelolanya, dalam hal ini sekolah dan pemerintah, tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai, ya hasilnya tidak akan maksimal. Kita jangan sampai program ini hanya jadi formalitas tanpa dampak nyata,” jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi aparatur sipil negara (ASN) saat ini yang kerap terjebak dalam sistem keuangan yang timpang. “Dengan gaji rata-rata Rp4 juta, sulit menutupi kebutuhan hidup lima orang. Banyak yang terpaksa bergantung pada pinjaman bank. Kalau hal mendasar begini tidak ditangani, bagaimana mereka bisa mengelola program pendidikan dengan baik?”
Ia berharap Sekolah Rakyat menjadi tonggak awal pemerataan pendidikan di Indonesia dan mampu menciptakan generasi cerdas serta mandiri secara ekonomi. “Pendidikan itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga membuka jalan untuk masyarakat bangkit secara ekonomi. Dan ini sesuai dengan amanat UUD 1945.”
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk memperluas akses pendidikan di wilayah-wilayah tertinggal sebagai bagian dari pembangunan berkeadilan
