JAKARTA,BERNAS.ID – Reshuffle jilid 3 dalam pemerintahan Prabowo memang berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan. Semula, setelah reshuffle jilid 2, besar dugaan akan dilakukan dalam masa 1 bulan setelahnya atau bahkan awal Januari 2026. Kenyataannya hanya dalam rentang 5 hari setelah reshuffle jilid 2, resehuffle jilid 3 berlangsung. Selain mengisi 2 kekosongan menteri di reshuffle jilid 2, rehsuffle jilid 3 ini juga menambah badan baru, serta kemungkinan meleburkan satu kementerian ke dalam satu badan.
“Tapi, kesimpulan penting dari reshuffle jilid 3 ini adalah menguatkan dejokowinisasi dan makin mengentalnya gerindranisasi.
Dejokowonisasi terlihat dari pindahnya Men BUMN ke menpora. Erick Tohir adalah menteri di era Jokowi dan dikenal cukup dekat dengan beliau,” ujar Pengamat Politik Ray Rangkuti kepada redaksi.
Digesernya Erick Tohir ke posisi Menpora artinya memindahkan jabatan bergengsi dan strategis ke jabatan non strategis. Strategis dalam hal ini tentu saja dalam hal pengaruh, wewenang atas aset negara, dan penentu kebijakan ekonomi.
Tapi mengapa Erick Tohir berkenan mengambil jabatan itu? Yang penting tetap menteri, bisa dioptimalkan untuk mempopulerkan diri ke kalangan gen Z dan anak muda lainnya, khususnya, menjelang pilpres 2029 yang akan datang.
Baca Juga :Direktur Eksekutif Ind-Bri Bernard Haloho : Reshuffle (Minor) Harapan
Diberhentikannya Hasan Nasbi dari jabatan ketua PCO makin menambah kesan itu. Hasan Nasbi dikenal salah satu pendukung utama Jokowi, bahkan sejak pilkada Jakarta, 2012. Perjalanan Nasbi di era Pak Prabowo, tak seindah di era pak Jokowi.
“Pernah dikritik secara terbuka oleh pak Prabowo, yang membuat dirinya menyatakan mundur dari PCO. Pemunduran diri itu bahkan disampaikan dengan tayangan video yang cukup dramatis. Tetapi, kembali lagi setelah pemunduran dirinya tidak disetujui oleh pak Prabowo. Kembali ke PCO tapi dengan tugas yang menyempit,” paparnya.
“Tugas utamanya sebagai juru bicara, justru diberikan kepada menteri lain. Dan, 17 September 2025 kemarin, Hasan Nasbi diberhentikan oleh Pak Prabowo. Nasib…nasib,” kata aktivis 98 tersebut.
Dua nama ini, sambung Ray, selain beberapa nama sebelumnya direshuffle jilid 2 penanda penting dejokowinisasi dimaksud. Dan nama-nama yang dimasukan merupakan bagian dari partai Gerindra.
Baca Juga :Soal Perombakan Kabinet, Ini Kata Istana
Minus Etika
Penunjukan Djamari Chaniago sebagai menkopolkam menyisakan pertanyaan soal etika jabatan elit politik. Djamari, diketahui pernah menjadi sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tahun 1998 lalu, yang memeriksa dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis. DKP akhirnya memecat Prabowo dari TNI. Dan kini, Djamari dilantik oleh Prabowo sebagai pembantunya dalan kementerian.
“Etika jabatan ini, tentunya, dialamatkan ke Djamari. Sekalipun pertanyaan yang sama bisa dialamatkan ke Prabowo. Betapa peristiwa penculikan 1998 lalu dilihat sebagai peristiwa biasa, bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai orang yang pernah membuat keputusan memberhentikan Prabowo, apakah pertanyaan soal hasil keputusan itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi pak Djamari? Di sinilah etik itu dimajukan,” jelasnya.
Pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada Erick Tohir. Jabatan barunya sebagai Menpora, sejatinya, mengharuskannya memilih antara ketua PSSI dengan Menpora. Jelas, menpora sekaligus ketua PSSI merupakan tumpang tindih jabatan. Lebih dari itu, membuat Erick seperti tidak berdiri untuk semua cabor yang ada. Dan, dengan sendirinya, berpotensi akan menimbulkan kecurigaan akan dapat berlaku adil untuk semua cabor.
“Oleh karena itu, LIMA Indonesia mendesak Erick Tohir untuk mundur dari jabatan ketua PSSI, atau sebaliknya, mundur dari jabatan menpora. Erick perlu mencontoh mantan Menpora Zaenudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatan menpora karena menempati posisi wakil ketua PSSI. Alasan Erick terlebih dahulu menunggu statuta FIFA sama sekali tidak berdasar,” tambahnya.
Tanpa statuta FIFA melarang atau membolehkan, pilihan utamanya ada di dalam diri Erick Tohir sendiri. Lebih dari itu, memilih mundur dari ketua PSSI sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Reformasi Polisi
Penunjukan mantan wakapolri Ahmad Dofiri sebagai penasehat khusus presiden keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi polisi menyiratkan keseriusan presiden melakukan reformasi polisi.
“Kata reformasi polisi di dalam jabatan itu menunjukan pekerjaan khusus dan fokus. Tapi, ini baru langkah awal. Apakah jabatan ini benar-benar optimal, akan dilihat dalam beberapa waktu ke depan,” bebernya.
Jangan sampai reformasi polisi justru hanya berputar diantara polisi sendiri. Seperti terjadi selama ini. Tentu saja, langkah awal Dofiri adalah segera membentuk tim reformasi polisi dari berbagai kalangan. Tanpa itu, reformasi polisi akan berputar di situ-situ saja.
Reshuffle jilid 3 ini terlihat lebih kental pada aspek politiknya. Yakni mengendurkan pengaruh Jokowi dan menguatkan posisi Gerindra. Oleh karena itu, saya tidak melihat akan ada lonjakan akselerasi kinerja. Tidak perlu berharap banyak pada hal seperti ini. Karena sifatnya lebih banyak pada konsolidasi politik, maka kemungkinan akselerasinya terabaikan. (FIE)
