JAKARTA, BERNAS.ID – Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengungkapkan, pihaknya terus bergerak cepat mengejar target layanan air perpipaan 100 persen bagi warga Jakarta. Hal itu disampaikan dalam forum Balkoters Talk bertajuk ‘Implementasi Smart Water Management untuk 100 Persen Layanan Air Jakarta’, di Pressroom Balaikota, Jumat (19/9/2025).
Arief melanjutkan, sejak pengambil alihan pengelolaan dari swasta pada Februari 2023, PAM Jaya sudah menambah 124 ribu sambungan rumah tangga.
“Target yang dipatok Gubernur sampai 2029 mencakup pembangunan 7.000 kilometer pipa. Dampaknya menimbulkan kemacetan karena memang tidak bisa lagi tidak menggunakan badan jalan,” kata Arief.
Arief menjelaskan, tantangan utama penyediaan air baku juga masih membayangi. Teranyar, Bendungan Karian yang dijanjikan Kementerian PUPR belum bisa berkontribusi. Padahal, saat ini 85 persen pasokan air baku Jakarta masih dari luar wilayah, termasuk Jatiluhur.
Baca Juga : Krisis Air Ancam Kehidupan Manusia
“Tapi pesan Pak Gubernur jelas jangan bergantung pada satu sumber. Kami cari alternatif, bahkan ke Banten,” ujarnya.
Selain itu tantangan yang dihadapi PAM Jaya adalah usia jaringan pipa yang menua dan itu menjadi pekerjaan berat. Tercatat 70 persen pipa berusia 25-40 tahun, sebagian besar bukan food grade, rawan kebocoran, dan memicu tingginya non-revenue water (NRW). Akibat kebocoran itu kerugian diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun.
Untuk menutup celah itu, PAM Jaya mempercepat inovasi. Empat instalasi pengolahan air (IPA) baru disiapkan di Semanan, Muara Karang, Condet, dan Kanal Banjir Barat 2. Teknologi water purifier juga diluncurkan agar air perpipaan tetap layak minum meski melewati pipa lama.
“Air perpipaan PAM hanya Rp1 per liter, sangat murah dibanding air kemasan. Kami ingin masyarakat beralih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arief menuturkan, transformasi digital juga digenjot. PAM Jaya telah meluncurkan super apps, menerapkan smart water meter digital pada 49 ribu pelanggan, hingga membangun mobil laboratorium mikrobiologi untuk uji kualitas air secara cepat di lapangan.
“PAM Jaya tidak mengambil air tanah, hanya mengolah air permukaan. Kami bekerja siang malam untuk mengakhiri ketergantungan warga pada air galon dan gerobak. Target 2029 harus tercapai,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali menegaskan bahwa transformasi tata kelola air di ibu kota sudah mendesak dan tidak bisa ditunda.
Baca Juga : Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Setujui IPO PAM Jaya
“Air adalah sumber kehidupan. Hampir semua kitab suci menyebut air sebagai lambang surga. Namun ironinya, Jakarta dengan 13 sungai dan 76 anak sungai, tak satu pun yang layak jadi air baku. Semua tercemar limbah,” kata Firdaus.
Dia juga menyoroti rendahnya cakupan layanan air perpipaan di Jakarta. Secara nasional cakupan air perpipaan baru 20 persen, sedangkan Jakarta sendiri masih di bawah 50 persen.
“Pipanya ada, tapi airnya sering tidak mengalir,” ujarnya.
Firdaus juga mengingatkan tingginya tingkat kehilangan air atau non revenue water (NRW) di Jakarta, yang mencapai 45-47 persen. Angka itu disebutnya sebagai salah satu yang terburuk di dunia bagi kota dengan populasi di atas lima juta jiwa.
“Tantangan PAM Jaya tidak ringan, memperluas layanan sekaligus menekan kebocoran masif ini,” ungkapnya.
Selain itu, Jakarta bergantung besar pada pasokan dari luar. Lebih dari 80 persen air bersih ibukota disuplai dari Waduk Jatiluhur melalui Kanal Tarum Barat (Kali Malang).
“Kalau ada gangguan di Kali Malang, maka suplai 81 persen air Jakarta berhenti total. Itu jelas berbahaya bagi keamanan layanan air ibu kota,” jelasnya.
Firdaus menyebut transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda bukan berarti privatisasi, melainkan langkah membuka ruang manajemen yang lebih transparan.
“Tidak ada hubungannya dengan swastanisasi. Kendali penuh tetap ada di PAM Jaya. Justru ini kesempatan untuk membangun trust publik melalui tata kelola yang terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Firdaus mengingatkan saat ini Jakarta sedang berpacu dengan waktu. Penurunan muka tanah, ekstraksi air tanah dalam dan ancaman rob menjadi bahaya nyata.
“Kalau kita tidak bergerak cepat, jangan sampai tahun 2050 garis pantai sudah bergeser ke Harmoni. Solusinya jelas percepat layanan air perpipaan, kurangi kebocoran, dan perkuat sistem pertahanan pesisir,” pungkasnya. (DID)
