YOGYAKARTA, BERNAS.ID — Kinerja APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir Agustus 2025 terus menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp13,22 triliun atau 61,68% dari alokasi sebesar Rp21,43 triliun. Sedangkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp5,87 triliun atau 56,13% dari target.
“Untuk realisasi belanja pegawai, trennya terus meningkat,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta, dalam pemaparan APBN Kita di DIY, Rabu, 1 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp6,16 triliun (53,6% dari pagu belanja) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp3,62 triliun (69,81% dari pagu belanja). Belanja Barang sebesar Rp2,07 triliun (47,57% dari pagu belanja), Belanja Modal sebesar Rp454,11 miliar (23,59% dari pagu belanja), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10,92 miliar (49,04% dari pagu belanja).
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp7,05 triliun atau 71,02% dari alokasi. Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 68,38% dari alokasi; Dana Insentif Fiskal sebesar 67,64% dari alokasi; Dana Keistimewaan sebesar 80% dari alokasi; dan Dana Desa sebesar 96,97% dari alokasi.
Baca juga: Pemerintah Salurkan Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY Hingga Mei 2025
Sementara itu dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp3,42 triliun atau sekitar 49,46% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,92 triliun. Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Secara umum, penerimaan pajak masih belum optimal sebagai dampak dari diberlakukannya efisiensi, khususnya Belanja Modal sehingga banyak proyek pemerintah belum berjalan secara maksimal.
Penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan Agustus 2025 adalah sebesar Rp520,27 miliar atau 56,88% dari targetnya, masih didominasi dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp512,67 miliar atau 98,54% dari total penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Pabean sebesar 4 Rp6,10 miliar atau 65,62% dari target dengan kontribusi utama dari Bea Masuk BC 2.5 Gudang Berikat. Selanjutnya, Penerimaan PNBP sampai 31 Agustus 2025 adalah sebesar Rp2,01 miliar atau 76,85% dari target. Sedangkan kinerja Penerimaan PNBP Lainnya melebihi dari target yang telah ditentukan, ditopang dari Pendapatan Biaya Pendidikan.
“Kemudian, pendapatan BLU mencapai 69,09% dari targetnya, didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan,” ungkap dia.
Sampai akhir Agustus 2025, terdapat beberapa manfaat langsung dari Belanja Pemerintah Pusat yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY melalui program Bantuan Sosial, Bantuan Pendidikan, dan Subsidi. Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dengan 816.526 penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 194.716 penerima manfaat, dan program Yatim Atensi (YAPI) dengan 11.826 penerima manfaat. Bantuan Pendidikan terdiri atas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama untuk 15.487 penerima manfaat, program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 995 mahasiswa penerima manfaat. Lalu, terdapat subsidi pupuk sebanyak 29.615,74 ton serta subsidi listrik periode Juli 2025 dengan jumlah pelanggan sebanyak 702.592 penerima manfaat.
“Pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan di DIY. Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Wujud dukungannya berupa pembangunan Bendungan Bener; rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi Wadaslintang, Serayu, Kalibawang, dan Singomerto serta Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga digunakan untuk mendukung program Swasembada Pangan dalam bentuk DAK Non Fisik dan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dengan output berupa alat produksi dan pengolahan peternakan, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan saluran irigasi tersier, dan pembangunan lumbung desa,” papar dia.
Selanjutnya, program infrastruktur mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Output-nya berupa penanganan jalan daerah, penanganan jembatan daerah, pembangunan jalan strategis, dan perluasan SPAM.
“Dukungan TKD untuk infrastruktur terdiri atas DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan serta dari DAK Fisik Bidang Air Minum, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesehatan dan Keluarga Berencana,” kata dia.
Ia menambahkan, untuk program Kesehatan menurutnya mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan BPOM. Output-nya berupa obat-obatan dan BMHP, akreditasi Lembaga Kesehatan, pelatihan bidang Kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes.
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sementara itu, dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengeluarkan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga hari ini sebesar Rp366,15 miliyar di DIY. Program dirasa telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan mampu menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu. Saat ini terdapat 168 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 5.551 petugas dan 167 supplier serta 524.998 penerima manfaat MBG.
“Kebetulan kami sudah melakukan survei MBG di lapangan, dan kebetulan hasilnya bagus banget, lancar semuanya,” ungkap Agung, yang menyebut sudah melakukan sampling di beberapa sekolah negeri di pinggiran DIY. (den)
