JAKARTA, BERNAS.ID – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk penyampaian laporan Banggar terhadap RAPBD 2026, Rabu (12/11/2025) kemarin, diwarnai aksi walkout Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka menolak pemotongan anggaran subsidi pangan sebesar Rp370 miliar.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menilai kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat kecil. “Pangan murah dan pangan bersubsidi justru dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal. Padahal warga Jakarta sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok,” tegasnya.
Baca Juga : Besok, DPRD DKI Jakarta Gelar Paripurna Pidato Perdana Gubernur dengan Nuansa Betawi
Josephine menyebut banyak warga yang mengadu kesulitan mendapatkan pangan bersubsidi. Ia meminta agar Pemprov DKI lebih serius mengalokasikan anggaran untuk bidang sosial.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, mengungkapkan bahwa dari total penerima manfaat, baru sekitar 35 persen warga yang bisa menikmati pangan bersubsidi dengan anggaran 2025 sebesar Rp1,02 triliun. Dengan pemotongan Rp370 miliar di RAPBD 2026, jumlah penerima akan semakin berkurang.
Baca Juga : Sekolah Swasta Gratis Dapat Alokasi Anggaran Rp1,7 Triliun dari APBD DKI 2025
“Kalau dipotong lagi, semakin sedikit warga yang bisa menerima manfaat. Saat reses, kami banyak mendapat keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses pangan subsidi,” ujarnya.
Francine juga menyoroti sistem distribusi daring yang dinilai tidak transparan dan menyulitkan warga. “Dalam lima menit kuotanya sudah habis. Jangan-jangan memang dipersulit karena kemampuan anggaran terbatas,” tambahnya.
Meski mendapat penolakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tetap mengetuk palu pengesahan RAPBD 2026 tanpa voting dan tanpa persetujuan lisan seluruh anggota. Keputusan itu memicu aksi walkout seluruh anggota Fraksi PSI dari ruang rapat. (DID)
