BOGOR, BERNAS.ID – Pemerintah menargetkan percepatan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur dan penataan wilayah perbatasan pada 2026. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi terkait pengembangan perbatasan.
Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa pembangunan jalan perbatasan nyaris rampung di sejumlah wilayah. Di Sumatera dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer untuk menyambungkan jalur barat–timur sepanjang hampir 2.000 kilometer. Di Papua, jalur menuju perbatasan dengan Papua Nugini tinggal menunggu penyelesaian 153 kilometer.
Baca Juga : Gelar Rakorendal 2025, BNPP Tegaskan Komitmen Bangun Kawasan Perbatasan yang Tangguh dan Sejahtera
Ia juga melaporkan bahwa pembangunan perbatasan Indonesia, Timor Leste hampir tuntas, hanya menyisakan sedikit pekerjaan teknis. Sementara dengan Malaysia, masih ada beberapa titik seperti di Sebatik dan Subatas yang harus diselesaikan tahun ini.
“Pentingnya pembangunan pos-pos batas negara dan pemberdayaan masyarakat perbatasan membuat semua kementerian dan lembaga harus terlibat. BNPP tidak bisa bekerja sendiri,” kata Djamari saat Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 pada 18–19 November 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar seluruh persoalan dapat dirampungkan, termasuk penuntasan tugas-tugas yang diamanatkan kepada BNPP pada tahun depan.
Baca Juga : BNPP Resmikan Jalur Perlintasan Baru RI–Timor Leste di PLBN Napan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa pengembangan wilayah perbatasan tidak hanya bertujuan memperkuat keamanan, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.
Menurut Tito, koordinasi menjadi tantangan utama karena anggaran dan program terkait pembangunan perbatasan tersebar di banyak kementerian dan lembaga teknis, serta melibatkan 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota.
“Prinsipnya bottom-up. Daerah yang paling tahu kebutuhan mereka. Karena itu kami meminta para bupati dan wali kota menginventarisasi kekurangan di wilayah masing-masing, mulai dari sekolah, pasar, layanan publik, hingga akses jalan,” ujarnya.
Usulan kebutuhan daerah akan dibahas bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, sebelum ditetapkan sebagai program kerja 2026. Pada rakor ini, kementerian terkait memaparkan program perbatasan tahun 2026, sementara pada sesi berikutnya, kepala daerah akan menyampaikan permasalahan yang membutuhkan dukungan pusat.
Setelah seluruh masukan terkumpul, Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pembangunan untuk dieksekusi pada 2026. (DID)
