JAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Bank Jakarta untuk melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Ia meyakini, jika Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan publik, basis nasabahnya tidak lagi terbatas pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun trust-nya, maka yang menjadi nasabah utamanya bukan lagi Pemerintah DKI Jakarta, tetapi publik,” kata Pramono saat rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
Pramono menegaskan, kepercayaan menjadi kunci utama dalam dunia usaha dan perbankan. “Orang harus percaya pada Bank Jakarta. Kata kunci dunia usaha dan bisnis adalah trust,” ujarnya.
Baca Juga : Gubernur Pramono Tekankan Budaya Kerja dan Transparansi Jelang IPO Bank Jakarta
Menurut Pramono, IPO akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas dan transparan. Ia menilai pengawasan publik lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada figur pimpinan di Balai Kota.
“Daripada hanya bergantung pada individu top di Balai Kota, lebih baik yang mengawasi itu publik,” katanya.
Ia juga menilai, pengawasan publik akan meminimalkan potensi intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan bank. “Kalau yang mengawasi publik, akan jauh lebih sehat. Itu yang saya harapkan,” jelasnya.
Selain Bank Jakarta, Pramono menyebut BUMD lain yang disiapkan untuk IPO, yakni PAM Jaya. Ia menargetkan proses tersebut dapat terlaksana paling lambat akhir tahun ini atau awal tahun depan.
“Ada dua BUMD. Yang pertama Bank Jakarta, yang kedua PAM Jaya,” katanya.
Baca Juga : Gubernur Pramono Raih Penghargaan Tokoh Kesetaraan Akses Pendidikan Perkotaan
Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menyatakan, perseroan tengah menyiapkan langkah konkret menuju IPO sebagai bagian dari agenda penguatan institusi dan akselerasi pertumbuhan.
“Persiapan IPO dilakukan sebagai bagian dari transformasi perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas serta tata kelola korporasi,” ujar Agus.
Pada tahap awal, manajemen akan mengusulkan penyesuaian Anggaran Dasar kepada Pemprov DKI Jakarta, terutama terkait peningkatan modal dasar agar sesuai dengan kebutuhan menjelang IPO.
“Salah satu langkah yang akan kami usulkan adalah penyesuaian Anggaran Dasar, khususnya peningkatan modal dasar,” katanya.
Agus menambahkan, proses tersebut memerlukan dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta serta payung hukum berupa Peraturan Daerah. “Kami memahami bahwa ini membutuhkan dukungan Pemprov dan regulasi berupa Perda,” ucapnya.
Ia menegaskan, arahan dan dukungan Gubernur Jakarta menjadi faktor kunci dalam kelancaran persiapan IPO. “Arahan Bapak Gubernur sangat menentukan. Kajian dan naskah akademis juga sudah kami selesaikan,” tutup Agus. (DID)
