JAKARTA,BERNAS.ID – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2025. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius, pasalnya hasil dari IPK berbanding terbalik dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar menekan angka korupsi.
Ironinya, CPI ini tercermin dengan adanya wajah keterlibatan eksekutor meja hijau yang sudah beberapa kali terlibat kasus suap. Terakhir, Ketua PN Depok terciduk OTT oleh KPK.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus 1945, Rudy Darsono menyatakan, penangkapan Ketua PN Depok serta jajarannya,mnengaskan pernyataanya kalau sistem peradilan dalam hal ini sistem hukum Indonesia masih lemah, dan ada celah untuk melakukan tindak korupsi bahkan oleh penegak hukum sendiri.
Baca Juga :Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman Lanjut ke Pokok Perkara
“Saya sampaikan bahwa selama sistem hukum kita masih seperti ini Sistem peradilan kita, undang-undang kita masih seperti ini, efek jera itu hanya omong kosong. Hanya jualan politik dari sekelompok elit-elit politik penguasa ini. Seolah-olah mereka bekerja memperbaiki sistem keadilan, tapi pada dasarnya yang mereka kerjakan itu balik lagi hanya yang saya sampaikan tadi, Seolah-olah bekerja, padahal mereka kerja mereka itu hanya untuk bagaimana mengamankan dan menyelamatkan diri mereka sendiri Dengan membagi-bagi porsi korupsi kepada yang lain supaya bisa saling melindungi,” ujar Rudy kepada media, Jumat (13/02/2026).
Indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis, bahkan negara Timor Leste bisa memperbaiki diri begitu cepat Sekarang indeks persepsi korupsi mereka itu ada di urutan ke-44.
“Kita sama dengan negara Laos dan Arjasair Negara dunia ketiga. Tapi apa mau dikata, ini kenyataan yang harus kita terima Ini juga yang membuat kita semakin dikucilkan oleh dunia-dunia modern,” sesalnya.
Baca Juga :Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Menjadi Ruang Edukasi Dini Mental Anti Korupsi
Sikap tidak mau memperbaiki diri dan terkesan tertutup membuat Indonesia, tidak hanya bermasalah dalam bidang hukumm, namun, dalam hal perekonomian juga di-bans atau kita di-block oleh sebuah perusahaan rating dunia MSCI.
“Bahwa kita adalah sebuah negara yang sangat tertutup dan manipulatif Di dalam memberikan data-data.
Kalau kita tidak mau berubah Mungkin kita akan menjadi frontier market Yang hari ini kita masih di emerging market Itu market negara berkembang. Sebenarnya peringatan tentang keterbukaan data dan transparansi Data-data Indonesia kepada dunia internasional itu Sudah dimintakan beberapa kali. Tapi seperti biasa kan Pejabat kita ini kan selalu defensif. Jadi mereka merasa sudah hebat Sudah tidak ada yang harus diperbaiki Mereka lupa bahwa mereka ini hidup di dunia global. Dunia keterbukaan Yang tidak ada satu negara pun hidup dengan kekuatannya sendiri Karena kita bicara situasi Indonesia hari ini,” tegasnya.
Prabowo sambung Rudy, sudah tegas perintahkan KPK Kejaksanaan Agung Dan semua Untuk bergerak cepat lakukan pembersihan secara besar-besaran dari Kejahatan perdagangan hukum dan perdagangan ekonomi Yang dua-duanya ini adalah Indeks yang sangat tinggi dalam Mengangkat indeks persepsi korupsi kita. Karena jual beli hukum ini sudah sangat masif Dan jual beli kewenangan ini sangat masif.
“Jadi kita harus bisa terima Dan harus mulai bisa membuka diri Untuk menerima saran dari luar. Sepahit apapun Tidak ada obat yang manis Obat itu pas dipahit Itu harus kita telan, Untuk mengobati Supaya masa depan kita Bisa sehat kembali Ini yang harus diterima oleh Penguasa kita hari ini Bagaimana mereka menerima Masukan dari luar Untuk memperbaiki diri, Supaya ke depan kita bisa Masuk lagi ke dalam dunia global. Tidak seperti sekarang Kapital market yang sekarang ini Asing mulai Foreign investor mulai menarik diri,” bebernya.
Presiden Sebagai pemimpin tertinggi Harus Menyelesaikan itu.
“Jangan heran Dari tadi saya sampaikan Prabowo mengeluarkan instruksi ini Sebagian menjalankan, sebagian Menahan Ataupun Masa bodoh (matahari kembar). Dan ingat Selama sistem hukum kita seperti ini, Jangan berpikir tentang penegakan hukum.
Tidak mungkin ada efek jerah Koruptor itu mencari Kekayaan tujuh turunan. Kenaikan kesejahteraan Hanya bisa menjamin mereka Hidup normal satu bulan Yang mereka Dapatkan dari hasil korupsi Bisa menjamin kehidupan Mereka 10 atau 100 tahun Jadi jangan berpikirnya Tidak ada efek jerah,” tegasnya.
Apa caranya? Memiskinkan koruptor, Bukan cuma memenjarakan Penjara tidak bisa menurunkan perbuatan korupsi.
“Ini opini saya Ini juga apa yang saya dengar Korupsi di Indonesia Mafia di Indonesia itu complicated. Mulai dari Pengusaha. Mafia paling jahat itu dari pengusaha Penguasa Hakim, Jaksa, Polisi Sangat complicated Karena semua kekuatan Kehidupan sosial Itu dilingkungi Dan diatur oleh sekelompok mafia Dari kelompok yang ada Kita gak bisa apa-apa,” pungkasnya. (FIE)
