YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Persoalan sampah dan ketimpangan infrastruktur kembali menjadi sorotan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di tengah ambisi pembangunan kawasan strategis dan proyek jalan berskala besar, DPRD DIY mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan fokus pada dampak langsung bagi masyarakat, terutama soal bau sampah dan beban fiskal daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan DPRD DIY, Jumat (13/2/2026). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, yang menjadi pembicara menegaskan persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Persoalan sampah ini masih menjadi PR bagi kita semua. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga setiap pribadi yang menghasilkan sampah,” ujarnya.
Sejak desentralisasi pengelolaan sampah pada 19 Oktober 2023, beban pengolahan tidak lagi sepenuhnya di TPA Piyungan, melainkan dibagi ke kabupaten/kota. Namun, residu sampah tetap menjadi tantangan besar.
DIY kini ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas nasional pembangunan Pabrik Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025. PSEL direncanakan berdiri di lahan 5,7 hektare di Sitimulyo, Piyungan, dengan komitmen pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul.
Namun di balik rencana besar itu, DPRD DIY meminta pengawasan ketat. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menyoroti dampak panjang TPST Piyungan bagi warga sekitar.
“Kami sudah 31 tahun menerima bau sampah. Sekarang muncul lagi uap dari 56 titik pembakaran. Itu bukan perkara kecil bagi kesehatan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Baca juga: TPA Piyungan Ditutup, Begini Kata Wali Kota Jogja
Ia meminta proyek pengolahan sampah, termasuk PSEL, benar-benar diawasi dari sisi teknis dan pembiayaan agar tidak kembali membebani APBD. “Solusinya harus konkret. Jangan sampai proyek besar, tapi masyarakat tetap mencium bau. Yang penting bagi warga itu sederhana bau hilang, sampah tidak jadi masalah,” tegas Amir.
Di samping itu, Amir mendorong skema pemberdayaan kalurahan melalui BUMKal untuk pengelolaan sampah berbasis lokal. Menurutnya, selain menyelesaikan persoalan lingkungan, langkah itu bisa meningkatkan pendapatan asli kalurahan.
Sorotan DPRD tidak hanya pada sampah. Sekretaris Dinas PUP-ESDM DIY, Tri Silawati, memaparkan berbagai proyek strategis seperti Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, Tol Yogyakarta–Bawen, JJLS, hingga Outer Ring Road yang sebagian masih dalam tahap pembangunan.
Menanggapi itu, Amir mengingatkan bahwa infrastruktur harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah. “JJLS di Kulon Progo saja biaya listriknya lebih dari Rp100 juta per bulan. Itu bukan perkara kecil. Kalau tidak dihitung matang, bisa jadi beban APBD,” tambahnya.
Menurutnya, tolok ukur kemajuan pemerintah bukan hanya banyaknya proyek fisik, tetapi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau PAD naik, berarti pemerintah sehat. Infrastruktur harus menunjang ekonomi di level kabupaten, kota, sampai kalurahan,” tambahnya.
Sementara itu Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD DIY, Suharmanta, juga menilai persoalan sampah dan infrastruktur harus dilihat dalam kerangka keberlanjutan fiskal dan kesehatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proyek PSEL dan pengawasan lintas komisi agar solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Penganggaran harus dibahas bersama dan dikawal. Jangan sampai program besar tidak efektif atau justru membebani keuangan daerah,” ujarnya. (den)
