YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Dinamika geopolitik dunia yang bergejolak, ketidakpastian ekonomi, fluktuasi nilai tukar, hingga perubahan perilaku konsumen pascapandemi menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh pelaku industri perhotelan dan perjalanan.
Tekanan yang datang dari berbagai arah ini menuntut para pelaku usaha untuk mampu meramu strategi adaptasi yang tepat agar tetap dapat bertahan sekaligus berkembang.
Kondisi tersebut menjadi fokus utama dalam Business Insight dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Hotel dan Restoran Indonesia (IHGMA) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026 yang digelar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) pada Sabtu, 4 April 2026.
Baca Juga : Hospitality for Humanity: IHGMA dan Dompet Dhuafa Wujudkan Gerakan Kebaikan di Stasiun Tugu
Dengan mengusung tema “Hospitality Under Pressure: Strategi Bertahan dan Bertumbuh di Era Geopolitik dan Ekonomi Global”, kegiatan ini dihadiri oleh puluhan Manajer hotel, pejabat pemerintah, perwakilan lembaga pendidikan, serta pengurus asosiasi hingga tingkat pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah IHGMA DIY, Iwan Ridwan Munajat, menyampaikan bahwa tantangan nyata saat ini bukan hanya berasal dari faktor eksternal, namun juga masalah operasional internal.
Kenaikan biaya operasional yang sulit dihindari, gangguan rantai pasok terutama untuk kebutuhan vital seperti bahan bakar minyak, hingga penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja industri secara signifikan.
“Tekanan global memang tidak bisa dihindari, namun dampaknya bisa dikelola melalui strategi yang tepat. Pelaku pariwisata harus mampu membaca perubahan tren dan merespons dengan cepat. Di sinilah peran strategis seorang pemimpin untuk mengambil keputusan agar bisnis tetap berjalan lancar di tengah situasi yang tidak menentu ini,” ujar Iwan disela Rakerda.
Melalui sesi diskusi yang diselenggarakan, disepakati sejumlah strategi kunci yang bisa diterapkan. Di antaranya adalah melakukan diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada satu segmen saja, memanfaatkan teknologi untuk mengefisienkan biaya sekaligus meningkatkan kenyamanan tamu, hingga membangun citra merek yang kuat melalui layanan yang khas.
Selain itu, penerapan konsep keberlanjutan atau kepedulian lingkungan dinilai tidak hanya sekadar bentuk tanggung jawab sosial, namun juga menjadi nilai tambah yang menarik bagi pelanggan masa kini.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IHGMA, Dr. I Gede Arya Pering Arimbawa, S.E., menekankan bahwa dalam kajian pariwisata, dikenal tiga pendekatan utama yang harus berjalan beriringan, yaitu pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism), berbasis pemerintah (government based tourism), serta berbasis partisipasi masyarakat luas (people based tourism).
Menurut Arya, salah satu kelemahan yang masih dimiliki saat ini adalah ketergantungan pasar wisatawan yang cenderung berfokus pada wilayah tertentu, seperti Eropa, yang kondisinya sendiri sedang sangat bergejolak. Oleh karena itu, kerja sama antarpemerintah atau government to government (G to G) perlu dijalin dengan lebih kreatif.
“Sebagai contoh, arus perjalanan dari Eropa umumnya melalui Turki atau Abu Dhabi sebelum masuk ke Indonesia. Apakah ada jalur alternatif lain yang bisa ditempuh? Misalnya melalui Oman atau jalur penerbangan lainnya. Penemuan jalur alternatif ini bisa membuka peluang kedatangan wisatawan baru,” paparnya.
Baca Juga : JXB Perkuat Pariwisata dan Perhotelan, Targetkan Jakarta Makin Kompetitif sebagai Kota Global
“Kita tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Jika kita bertarung sendiri, kita pasti jatuh. Namun jika kita berjalan beriringan, bersama berbagai elemen termasuk ketua asosiasi, pihak kepolisian, instansi terkait, serta dukungan akademisi, maka visi kemajuan pariwisata Yogyakarta bisa tercapai,” tegas Arya.
Ia menambahkan, segala permasalahan pasti terasa berat jika hanya dipikirkan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang. Bukti nyatanya, saat pandemi COVID-19 melanda, pelaku industri pariwisata juga terbukti mampu bertahan dan bangkit kembali.
Begitu pula dengan kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah, hal itu merupakan hal yang lumrah dan menjadi esensi dari sebuah kepemimpinan, sehingga pelaku usaha harus pandai menyiasatinya menjadi strategi persaingan baru.
Poin penting lainnya yang ditekankan dalam pertemuan ini adalah perlunya kerja sama dari berbagai pihak atau yang dikenal dengan konsep kolaborasi lima unsur atau Pentahelix.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, masyarakat, dan media dinilai penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang kokoh. Bentuknya bisa berupa penyusunan kampanye bersama atau promosi gabungan agar dampaknya lebih terasa luas.
Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, diharapkan industri perhotelan tidak hanya akan mampu bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru yang lebih merata dan berkelanjutan di masa depan. (cdr)
