Palu, Bernas.id – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, SH., M.Si., menyebut program “Berani Cerdas” selaras dengan program Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Firmanza mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sigi.
“Sekolah Rakyat sudah ada di sini dan nanti akan dibangun juga di Sigi. Program ini menyasar anak-anak yang memang tidak mampu. Jadi sangat sinkron dengan Berani Cerdas,” ujar Firmanza, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, program Berani Cerdas tidak hanya berbentuk beasiswa, tetapi juga mencakup bantuan pendidikan sejak tingkat dasar hingga menengah. Pemprov Sulteng, kata dia, telah menyalurkan bantuan operasional daerah (Bosda) untuk SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta guna mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
Ia menjelaskan, bantuan juga diberikan dalam bentuk seragam sekolah, sepatu, hingga dukungan biaya praktik kerja industri (prakerin) bagi siswa SMK dari keluarga kurang mampu.
“Biasanya siswa terkendala biaya saat prakerin. Pemerintah hadir membantu agar mereka tetap bisa mengikuti kegiatan,” katanya.
Selain bantuan pendidikan, Dinas Pendidikan Sulteng juga memperluas akses teknologi di daerah terpencil melalui pemasangan layanan internet satelit Starlink di sejumlah sekolah. Langkah itu dilakukan agar siswa dan tenaga pendidik dapat mengakses informasi dan pembelajaran berbasis digital.
Firmanza menambahkan, pihaknya kini menerapkan digitalisasi layanan administrasi pendidikan melalui aplikasi “Pulpen” atau Pusat Layanan Pendidikan. Aplikasi tersebut digunakan untuk pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi guru, hingga pemetaan kebutuhan tenaga pendidik.
“Sekarang guru tidak perlu lagi datang membawa berkas ke kantor dinas. Semua sudah berbasis aplikasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Dinas Pendidikan Sulteng dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, inklusif, dan bebas dari pungutan maupun kekerasan.
“Kami mengimbau jangan ada lagi pungutan, kekerasan, ataupun pelecehan di sekolah. Kami ingin suasana pendidikan lebih baik dan semua pihak terlibat,” kata Firmanza.
