KOTAYOGYAKARTA, BERNAS.ID- Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 menjadi peristiwa yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Serangan itu memperkuat posisi Indonesia dalam sidang PBB sehingga berdampak pada pengakuan kedaulatan Indonesia.
Kepala Museum Benteng Vredeburg, Drs Suharja juga mengatakan SU 1 Maret 1949 yang terjadi 70 tahun silam merupakan peristiwa besar yang punya pengaruh sangat signifikan. “Peristiwa tersebut, lonceng bangun tidurnya dunia karena menunjukkan republik Indonesia bersama TNI masih eksis,” katanya dalam seminar bertajuk “Peringatan 70 tahun SU 1 Maret 1949”, Sabtu 2 Maret 2019.
Suharja menyebut Benteng Vredeburg menjadi saksi karena saat itu menjadi sasaran TNI dan gerilyawan.” Selama 6 jam, TNI mampu masuk dan menduduki pusat Kota Yogyakarta. Peristiwa ini mampu memojokkan Belanda dalam Sidang Dewan PBB,” ujarnya.
Ia pun menyebut SU 1 Maret merupakan bagian dari politik bersama bangsa Indonesia sehingga harapannya seminar ini bisa memberikan pehamaman sejarah bagi generasi muda agar melek sejarah.
Sedangkan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Kesbangpol DIY, Agung Supriyono, SH mengatakan SU 1 Maret merupakan salah satu peninggalan sejarah dalam menghadapi agresi militer Belanda.
“Adanya serangan TNI dan masyarakat karena adanya anggapan yang menyatakan Pemerintah Indonesia sudah lumpuh tidak punya kemampuan dan kekuatan,” ujar Sri Sultan.
Lanjut Sri Sultan, akibat dari SU 1 Maret 1949 itu, membuktikan kedudukan Pemerintah Indonesia masih ada dan eksis, serta memperkuat posisi Indonesia dalam dalam sidang Dewan PBB.
“Selain itu mematahkan moral pasukan Belanda dan membuktikan kepada dunia bahwa TNI masih punya kekuatan,” imbuhnya.
Keberhasilan SU 1 Maret, Sri Sultan menyebut karena terjalinnya kekompakan antara TNI dan rakyat yang gigih dan ulet sehingga SU 1 Maret tidak hanya milik warga Yogyakarta, tapi milik bangsa Indonesia. “Untuk itu, forum ini diharapkan dapat membangun semangat, nasionalisme, perjuangan dan kepahlawanan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Sri Margana, Kepala Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM mengusulkan SU 1 Maret 1949 bisa diajukan sebagai Hari Nasional.
Ia bersama lima sejarahwan UGM mengaku sudah dipanggil Dinas Kebudayaan Yogyakarta untuk menjadikan SU 1 Maret menjadi Hari Nasional. “SU 1 Maret paling banyak mendapatkan sorotan dan kajian dari berbagai kalangan sehingga saya bisa dikumpulkan menjadi naskah akademik untuk perkuliahan,” katanya.
Ia menyebut ada 30 karya buku dan kajian tentang SU 1 Maret, baik dari saksi atau pelaku dalam sebuah buku memoar. “Ada juga yang ditulis kalangan militer, ada juga dari sejarahwan para akademisi, dan ada juga yang ditulis para jurnalis yang menjadi saksi mata,” jelasnya.
“Ada tiga inti dalam buku-buku dan kajian tentang SU 1 Maret itu, yaitu Pra dan Pasca SU 1 Maret, lalu detail-detail, dan dampaknya,” imbuhnya.
Untuk mengajukan sebagai Hari Nasional, Sri mengatakan harus mengajukan usulan tanggal 1 Maret itu harus dijadikan hari nasional apa? Ia mengatakan usulan pertama, Hari Kedaulatan Nasional Indonesia dan kedua, Hari Penegakan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sri pun harus menggali nilai-nilai SU 1 Maret agar bisa dijadikan alasan agar 1 Maret bisa menjadi hari Nasional. “Nilai pertama, momen terbesar persatuan antara pemimpin sipil dan pemimpin militer mencapai satu tujuan dan kedua, dari sisi militer, hari nasional yang diperingati sebagai hari militansi TNI karena SU 1 Maret merupakan keberhasilan operasi militer yang luar biasa sehingga berujung pada pengakuan kedaulatan.
“SU 1 Maret merupakan revolusi rakyat semesta yang mengikutkan seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. (jat)
