YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Musyawarah Kota (Muskot) Dewan Pimpinan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Yogyakarta resmi digelar Kamis (11/6/2026) di Hotel Arkadewi Prawirotaman.
Kegiatan ini menjadi awal babak baru organisasi untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Ketua Panitia Muskot, Sapto Tanoyo Poedjanarto, menjelaskan rangkaian acara disusun secara terstruktur sesuai ketentuan organisasi.
“Agendanya meliputi pemilihan ketua dan pengurus baru dalam sidang pleno, penyusunan rencana serta program kerja lima tahun ke depan, hingga merumuskan rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah. Sebagai perwakilan dunia usaha, masukan kami selalu dinantikan, terutama terkait kondisi ekonomi yang dihadapi saat ini,” ujarnya.
Baca Juga : Guyub Rukun dalam Kadin DIY Fun Walk
Sebelum proses pemilihan berlangsung, Ketua DPK APINDO periode sebelumnya, Sofian Tahir, menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Ia mencatat saat ini organisasi diikuti 49 anggota aktif yang bergerak di berbagai sektor industri. Selama lima tahun terakhir, APINDO telah berperan aktif dalam forum tripartit dan penyelesaian hubungan industrial bersama Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
“Kami berkomitmen menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang ramah investasi, melindungi hak pekerja, dan memberikan kepastian berusaha. Hubungan harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah harus terus dipelihara agar APINDO tetap menjadi mitra strategis pembangunan daerah,” tegas Sofian.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan menilai Muskot bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, momen ini menjadi sarana membangkitkan semangat baru pelaku usaha dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kepercayaan pengusaha terhadap iklim usaha adalah aset utama yang harus terus dijaga. Kami akan terus mempererat sinergi dengan APINDO agar dunia usaha merasa nyaman beroperasi, sekaligus mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing,” ujarnya.
Ia menambahkan tekanan ekonomi saat ini paling terasa bagi pelaku usaha skala menengah. Oleh karena itu, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama. Pemerintah juga berencana menggelar pameran potensi usaha untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku usaha.
“Kita ingin tumbuh bersama. Kedepannya, kerja sama dengan Kadin dan APINDO diharapkan melahirkan terobosan baru agar keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga dan berkembang,” tambahnya.
Musyawarah secara resmi menetapkan Nur Hidayat sebagai Ketua DPK APINDO Kota Yogyakarta untuk masa bakti 2026–2031. Usai dikukuhkan, ia mengemukakan sejumlah prioritas yang akan dijalankan untuk menjawab tantangan dunia usaha.
Pertama, kebijakan pengupahan. Nur menegaskan akan membangun komunikasi intensif dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah APINDO untuk merumuskan kebijakan yang adil.
“Kami akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution dalam forum tripartit. Di tengah ketidakpastian ekonomi, tidak ada pihak yang boleh dibebani secara berlebihan, baik pengusaha maupun pekerja,” jelasnya.
Baca Juga : APINDO Pertanyakan Hitungan Soal Kenaikan UMP 6,5 Persen
Kedua, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Menurutnya, produktivitas yang tinggi berbanding lurus dengan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu, APINDO akan mendorong program peningkatan keahlian dan mendukung sertifikasi profesi yang diakui secara nasional.
“Semakin tinggi kompetensi, semakin baik kinerjanya. Sertifikasi menjadi bukti pengakuan resmi atas keahlian yang dimiliki, sehingga program peningkatan keterampilan tenaga kerja di Yogyakarta menjadi lebih terarah dan terstandar,” ujarnya.
Ketiga, antisipasi disrupsi teknologi dan aspirasi regulasi. Nur Hidayat menyebut, perkembangan kecerdasan buatan (AI) memberikan peluang efisiensi, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaan lapangan kerja.
“Teknologi membuat usaha lebih produktif, namun harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan kegelisahan. Kami akan membahasnya bersama pemerintah agar iklim usaha tetap kondusif. Terkait regulasi, pelayanan perizinan di kota ini sudah cukup baik, namun kami akan menyampaikan aspirasi terkait perpajakan sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Nur menegaskan APINDO berperan sebagai jembatan penghubung.
“Kami hadir untuk menjembatani kepentingan semua pemangku kepentingan agar ekosistem bisnis di Yogyakarta tetap tumbuh, stabil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (cdr)
