.jpg "Pro Kontra Pemindahan Ibukota Negara")
JAKARTA,BERNAS.ID – Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menyambut baik putusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Alasannya, secara geopolitik sudah tepat karena berada di tengah Indonesia.
“Ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, sudah tepat,” ujar Emrus Sihombing, pada redaksi, Senin (26/8/2019).
Menurut Emrus, secara geopolitik, Presiden nantinya jadi mudah mengelola negara, serta melakukan pengawasan ke seluruh wilayah, baik ke barat sampai ke ujung Sumatera maupun ke timur sampai ke ujung Papua.
Namun begitu, Emrus berharap, pemindahan ibu kota negara hendaknya diatur secara matang tata ruangnya, mana lokasi yang menjadi pusat pemerintahan, kawasan perkantoran, kawasan permukiman, dan kawasan komersial.
Berbeda dengan Emrus, ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak berpengaruh meningkatkan ekonomi secara signifikan, ataupun mewujudkan pemerataan ekonomi seperti dijanjikan Presiden Joko Widodo.
“Sebenarnya pemindahan itu tidak signifikan meningkatkan ekonomi di Kalimantan,” ungkap Fithra dalam diskusi di Kantor Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/8/2019).
Menurut Fithra, keuntungan yang didapatkan tidak akan sebanding dengan modal pemindahan ibu kota negara.
“Itu sumbangan terhadap GDP (Gross Domestic Product) Nasional tidak terlalu besar, padahal ongkosnya besar. Lebih baik kita harus melakukan hal yang lain, fokus di industri, fokus ke SDM,” tambah Fithra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi baru bagi ibu kota Republik Indonesia berada di Kalimantan Timur. Jokowi mengambil di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan. Pertama, risiko bencana yang minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Pemindahan ibu kota memang juga bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur.
Alasan ketiga, lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.
“Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” tutur Jokowi.
Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.
Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.(ren)
