YOGYAKARTA, BERNAS.ID ? Sepanjang adanya pembahasan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serikat pekerja di DIY mengaku belum mendapat ajakan diskusi dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terkait dampak yang mungkin mereka alami.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan menyebut, pemerintah kurang komunikatif kepada stakeholder masyarakat, khususnya buruh. Padahal buruh salah satu yang terdampak apabila kebijakan PSBB diberlakukan.
?Sampai saat ini belum ada ruang diskusi dari Pemda DIY,? kata Irsyad yang juga juru bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jogja, Rabu (30/12/2020).
Untuk berkomunikasi, pihak DPD KSPSI DIY telah mengirimkan surat kepada Pemda DIY. Dalam surat tersebut, DPD KSPSI DIY memberikan beberapa rekomendasi apabila melakukan PSBB. Pertama PSBB harus didasarkan riset atas dampaknya pada sosial ekonomi masyarakat. ?Kedua, lebih ke dampak dan solusi bagi masyarakat yang berpotensi kehilangan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan akibat adanya PSBB,? kata Irsyad.
Selain itu, apabila diberlakukan PSBB di kemudian hari, DPD KSPSI DIY meminta pemerintah memberikan jatah hidup bagi masyarakat yang terdampak. Nilai jatah hidup ini sebesar upah minimum DIY yaitu Rp1.765.000.
?Harus ada kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan Covid-19, sebesar UMP DIY. Harusnya anggarannya ada, buat Tugu Pal Putih tanpa kabel dan pagar aja ada. Daripada buat pagar, itu bisa dialokasikan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini,? katanya.
Irsyad mengaku tidak menolak apabila kebijakan PSBB diberlakukan di DIY. Melihat dari jumlah kasus yang terus meningkat, bisa jadi PSBB merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh Gubernur DIY. Terlebih ruang untuk pasien Covid-19 juga makin terbatas.
“Namun perlu adanya skenario terkait dampak yang mungkin terjadi. Ada skenario menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil, terutama yang bekerja di sektor pariwisata,? kata Irsyad. (den)
