YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akhir tahun lalu mengungkapkan, terdapat 14 juta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni.
“Kita harus siapkan rumah layak huni. Jadi masih ada 14 juta dari 70 juta orang yang belum memiliki rumah layak huni,” kata Basuki di Jakarta, Senin (27/12/2020) lalu.
Menurut Basuki, memiliki rumah layak huni sangat penting bagi terutama bagi MBR untuk menjamin kesehatan dan keamanan hidup mereka.
Dengan rumah layak huni, produktifitas warga meningkat. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di mana banyak warga yang melakukan aktivitasnya di rumah.
Karenanya, Basuki menegaskan, pembangunan rumah layak huni ini masih akan menjadi fokus program perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2021.
Seperti diketahui, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan salah satu dari enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Lantas bagaimana situasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)? Ternyata masih cukup banyak terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY, Hananto Hadi Purnomo menerangkan, jumlah RTLH DIY sampai akhir 2020 masih ada 33.535 unit. Ini berdasarkan data penanganan RTLH DIY dari awal RPJMD tahun 2017.
“Database penanganan RTLH (berdasar data 2017) sebanyak 65.578 unit,” ujar Hananto, Selasa (9/1/2021).
Ia meneruskan, penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dari Dinas PU ESDM DIY setiap tahun diberikan, melalui mekanisme Bansos Material Bahan Bangunan. Dalam hal ini, masyarakat penerima bantuan melaksanakan bantuan secara padat karya.
“Target penanganan RTLH sampai 2022 kurang lebih 53,78 %,” katanya.
Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY selaku SKPD yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurutnya salah satu tugas utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun masyarakat yang dapat menerima bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah masyarakat yang telah melalui proses verifikasi sebelumnya dan memenuhi persyaratan penerima bantuan yang masuk dalam kategori Bantuan Sosial (Bansos).
“Kalau dari sisa RTLH yang ada, kemudian dilihat dari penanganan yang dilakukan oleh APBN dan APBD Kab/Kota bisa ditargetkan penanganan RTLH di DIY selesai tahun 2027,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto ketika dikonfirmasi mengatakan, selain dari pihak eksekutif, pihak legislatif yang diwakili para anggota dewan juga turut mewujudkan masyarakat di DIY untuk semuanya bisa memiliki rumah layak huni.
Ia menjelaskan, masing-masing anggota dewan memiliki dana aspirasi. Dan setiap dewan biasanya menggali masukan dari masyarakat di kala reses di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.
Dari situ menurut Koeswanto biasanya muncul pengajuan dari masyarakat, baik pembangunan fisik (sarana dan prasarana) maupun pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah usulan perbaikan RTLH. Dan pihaknya mengaku siap membantu, apabila masyarakat benar-benar membutuhkan.
“Kalau yang tahun kemarin ada 12 titik (RTLH) yang kami bantu sesuai usulan. Di antaranya di Sidokarto Godean, Sidomulyo Godean, Nogotirto Gamping dan Madurejo Prambanan,” katanya.
Sementara itu Dadi (85), salah satu sesepuh warga Kampung Code Yogyakarta mengaku rumah yang ditinggalinya selama puluhan tahun memang sangat sederhana. Namun dirinya merasa sudah cukup hidup dan bisa hidup dengan tenang. Meski demikian, ia tidak menolak apabila mendapatkan bantuan renovasi atau perbaikan rumah.
“Dulu (saya) dapat bantuan beras Dinas Sosial Kota Jogja. Tapi itu sudah lama, bertahun-tahun lalu. Sekarang tidak pernah lagi,” katanya.
Meski tinggal di bantaran sungai, Dadi merasa cukup aman. Kondisi yang agak mengkhawatirkan memang pernah dialami saat terjadi banjir lahar dingin kala erupsi Merapi beberapa tahun silam. Namun kini, meski curah hujan tinggi, kondisi Sungai Code di seberang barat rumahnya masih aman-aman saja.
“Tidak banjir, aman-aman saja kok. Tidak ada yang perlu ditakutkan,” ujar dia. (den)
