YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemarin, Jumat (18/6/2021) menyebutkan lockdown atau karantina wilayah adalah solusi atas kenaikan kasus virus corona di DIY setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dianggap tidak efektif pelaksanaannya.
Sultan menjelaskan pemerintah selama ini telah mengatur masyarakat dari level terbawah yakni RT dan RW. Hal itu sebenarnya sebagai antisipasi terjadinya penularan di lingkungan. “Namun dalam pelaksanaannya ternyata PPKM ini tidak bisa berjalan efektif. Bahkan kasus baru harian positif corona di DIY diatas 500 orang,” katanya.
Dia juga menyebutkan, solusi lockdown ini mempertimbangkan Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit rujukan di DIY. “Seminggu lalu BOR di DIY masih 35 persen. Tetapi seminggu terakhir meningkat menjadi 75 persen,” tambahnya.
Sehingga Sultan menilai tidak ada pilihan lain selain melakukan lockdown untuk menekan peningkatan kasus corona tersebut.
DPRD DIY Mendukung Gagasan Gubernur
Menanggapi gagasan Gubernur DIY untuk melakukan lockdown, Ketua DPRD DIY, Nuryadi melalui pesan singkatnya menyampaikan bahwa saat ini situasi memang sangat memprihatinkan, dimana kondisi sebelum Lebaran tidak bisa dipertahankan.
“Namun berbalik 180 derajat, saat ini angka penularannya sudah diatas 500 orang. Antisipasinya yakni di wilayah harus terdapat pembatasan, daripada kondisi DIY semakin tidak terkendali, maka saya mendukung gagasan Gubernur DIY tersebut,” katanya.
Terlebih kondisi rumah sakit, dimana pemakaian bed telah mencapai lebih dari 70 persen. Bahkan dibeberapa rumah sakit unit gawat daruratnya sudah kian memprihatinkan.
“Hal ini menyebabkan warga yang terpapar virus covid-19 tidak mendapatkan penanganan yang maksimal sistem kesehatan yang kolaps dan beban tenaga kesehatan yang semakin berat membuat keadaan semakin kritis,” tambah Nuryadi.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY, Huda Tri Yudiana menanggapi statement yang disampaikan oleh Gubernur DIY tersebut. Bahkan dia sendiri merasa prihatin dengan adanya penambahan kasus covid-19 yang sangat tinggi pada akhir pekan ini, hingga mencapai angka lebih dari 500 orang.
“Terkait dengan penyebaran covid-19 yang sangat cepat kita tidak bisa menyalahkan siapapun dan tidak perlu pula saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan adalah melakukan penanganan serta pencegahan yang semaksimal mungkin untuk mencegah dampak yang lebih besar,” ujarnya, Jumat (18/6/2021) saat menggelar jumpa wartawan.
Dia melihat dari kenyataan yang ada, wacana lockdown di Yogyakarta ini sebenarnya adalah pemikiran yang logis ketika kita tidak mampu lagi mencegah laju penularan virus covid-19. “Kemudian terkait dengan wacana lockdown ini harus dirumuskan secara mendetail agar dapat terlaksana dengan maksimal,” katanya.
Huda menganggap wacana yang disampaikan Gubernur ini dapat dimaknai sebagai warning atau peringatan bagi kita semua di Yogyakarta agar benar-benar melakukan protokol kesehatan, mulai dari tingkat RT/RW hingga tingkat teratas. “Ketika upaya pencegahan telah dilakukan secara maksimal namun keadaan masih memburuk maka bukan tidak mungkin Ngarsa Dalem memilih opsi atau pilihan terakhur adalah dilakukannya lockdown total,” jelasnya.
Dia menambahkan, adapun penyediaan shelter sebanyak 78 titik yang memang belum beroperasional namun sudah dapat dijadikan sebagai tempat penyaringan warga yang memiliki gejala virus covid-19. “Diharapkan dengan adanya shelter ini dapat membantu penanganan virus covid-19,” katanya.
“Kemudian untuk anggaran lockdown yang mungkin akan dilakukan, sekarang ini belum dibicarakan dengan melihat APBD saat ini. Terkait hal tersebut kita harus memikirkan masyarakat luas dimana mereka memiliki pekerjaan dengan penghasilan harian. Maka wacana lockdown ini adalah sebuah peringatan yang ditekankan agar kesadaran masyarakat terbangun,” tambahnya.
Dia juga mengatakan terkait bahwasanya Pemda DIY belum ada kebijakan untuk menutup pariwisata, namun jika muncul klaster baru di pariwisata, memungkinkan untuk kabupaten/kota melakukan tindak lanjut berupa penutupan. Kemudian mengenai sanksi yang ada untuk menangani kasus covid-19 hanya diberikan kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerumunan, bukan diberikan kepada individu. Sehingga untuk individu lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran masing-masing. Mengenai upaya yang akan dilakukan kedepannya, DPRD DIY akan melakukan koordinasi dengan Forkompimda agar bisa memberikan pesan strategis kepada Pemda DIY dan masyarakat.
Lockdown Palu Gada Terakhir
Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi ikut menanggapi wacana lockdown yang dilontarkan Gubernur DIY, dia menganggap setiap kepala daerah atau pemimpin wilayah mempunyai kebijakan tersendiri dalam menekan angka penularan covid-19.
“Ya saya kira, setiap pemimpin atau kepala daerah mempunyai opsi kebijakan terkait strategi mengatasi pandemi Covid 19. Apa yang disampaikan oleh Ngarsa Dalem adalah opsi yang dipilih ketika semua kebijakan yang digunakan untuk meredakan sebaran covid-19 sudah tidak efektif lagi, maka menggunakan palu gada akhir, yaitu lockdown,” kata Heroe
Apakah lockdown akan benar-benar dilakukan? Heroe menjawab iya kalau kasus terus meningkat dan kapasitas rumah sakit sudah semakin tidak mencukupi. “Itulah yang bisa diambil,” ujarnya.
Dia juga menganggap semua sudah dilakukan, seperti sosialisasi dan penindakan agar masyarakat menjalankan prokes covid-19. “PPKM Mikro untuk membatasi interaksi warga dan pembatasan aktivitas. Upaya-upaya agar kerumunan warga tidak terjadi di tempat layanan umum atau destinasi wisata dan upaya-upaya lain sudah dilakukan. Tetapi jika hasilnya masih tidak optimal, kasus masih terus berkembang dan pelaksanaan prokes masih diabaikan, maka ya wacana lockdown bisa menjadi warning keras bagi kita semua agar ada perubahan untuk mengurangi peningkatan sebaran virus covid-19,” jelas Heroe.
Ditambahkan Wakil Walikota Yogyakarta ini, prokes covid-19 mutlak harus dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. “Diperlukan kesadaran dan kesungguhan massal untuk melaksanakan hal tersebut,” imbuhnya.
Jika dilihat dari BOR untuk Kota Yogyakarta, Heroe menyebutkan, kamar ICU sudah mencapai 85 persen, sedangkan untuk kamar isolasi 69 persen. Dan shelter 84 persen terpakai, dan masih memperbaiki 12 kamar yang rusak. “Artinya sampai saat ini masih tercukupi, meskipun sudah cukup mengkhawatirkan,” katanya.
Sebab lanjutnya, Kota Yogyakarta sebagai Ibukota Provinsi yang memiliki banyak rumah sakit menjadi rujukan dari kota-kota lainnya, maka otomatis akan menanggung lonjakan kasus dari daerah sekitar. “Kota Yogyakarta ada 8 rumah sakit yang menjadi rawat inap bagi pasien covid-19,” ucapnya.
Yang harus dilakukan untuk menekan kenaikan kasus covid-19 di wilayah, Heroe Poerwadi meminta pengetatan pada posko RT/RW untuk membatasi aktivitas warga yang berpotensi membuat kerumunan. Meskipun sebenarnya untuk acara pernikahan dan kegiatan di Kota Yogyakarta sudah dibatasi.
“Untuk pernikahan hanya 100-150 sesuai dengan kapaitas tempatnya. Untuk pertemuan maksimal 50 atau sesuai dengan kapasitas tempat. Dan direkomendasikan di luar ruangan,” katanya.
Serta melakukan patroli di wilayah untuk pelaksanaan prokes di jalanan dan warung makan serta tempat-tempat layanan umum. “Dilakukan sweeping acak di tempat wisata, tempat parkir atau pencegatan kendaraan yang berasal dari zona merah, untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kesehatan terkait covid-19,” imbuhnya.
Di Malioboro sendiri, ada beberapa bis yang dilarang menurunkan penumpang, karena berasal dari zona merah dan tidak dilengkapi surat kesehatan bagi wisatawan. “Untuk itu harapan kami seluruh warga untuk membatasi mobilitasnya dahulu. Dan jika bepergian harus melengkapi surat kesehatan, terlebih dari daerah zona merah. Sehingga upaya untuk menjaga wilayah agar warga Kota Yogyakarta menjalankan prokes covid-19, juga dijalankan oleh wisatawan yang berlibur atau bertamu atau bekerja di kota Yogyakarta,” tandasnya.
Lockdown Bukan Solusi Jitu
Banyak pihak menanggapi wacana Gubernur DIY untuk melakukan lockdown, mulai dari legislatif, eksekutif hingga para pelaku pariwisata di Yogyakarta ini. General Manager Hotel Royal Darmo Malioboro, Joko Paromo berharap wacana Gubernur ini jangan sampai terjadi, untuk itu diperlukan pemberlakuan protokol kesehatan yang benar pelaksanaannya.
“Wacana dari Gubernur baru sekedar wacana, kita semua berharap jangan sampai ini terjadi, makanya perlunya kesadaran diri untuk saling mengingatkan prokes dijalankan, covid-19 itu ada tapi tidak kasat mata bisa dilihat. Perlunya pengetatan di pasar, pusat perbelanjaan, menjaga lingkungan kita, kita yakin Gubernur mengambil langkah tidak gegabah,” katanya, Sabtu (19/6/2021).
Ketua PHRI Sleman ini menyebutkan, dampak dari lockdown sangat besar sekali terhadap citra Yogyakarta. “Untuk bangkit butuh waktu, banyak kegiatan di Jogja batal, ekonomi lemah, pariwisata jelas jatuh, kesulitan ekonomi, dampaknya kejahatan semoga tidak meningkat, dan banyak pengangguran. Harapan saya tetap prokes di perketat di seluruh lapisan, kegiatan tetap berjalan,” paparnya.
Dia juga menganggap lockdown bukan solusi yang jitu, karena menurut Joko Paromo kalau rakyat kurang makan imun akan turun, badan lemah, mudah terjangkit penyakit, seperti kota-kota lainnya lockdown tidak ada dampak yang signifikan. “Saya mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pejabat daerah, pejabat negara saling menghimbau dan hilangkan berita-berita hoax atau fitnah,” tandasnya.
Selain lockdown Joko Paromo menilai, cara tercepat menekan angka penularan covid adalah dengan menumbuhkan kesadaran tinggi bahwa virus covid-19 sama-sama harus dihilangkan. “Jangan bilang obat ini tidak baik, ini tidak baik, jalani aja saran-saran yang baik kita lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin, ada start pasti ada finish, jangan lelah untuk berbuat yang terbaik,” katanya.
Joko Paromo sendiri merasa insan pariwisata semua lemah, termasuk pedagang di kaki lima kena imbasnya. “Pasti kita semua paham,” pungkasnya.
Lockdown, Bagaimana Nasib Masyarakat?
Apabila wacana Gubernur DIY untuk melakukan lockdown benar-benar terjadi, banyak masyarakat mempertanyakan nasib mereka, seperti yang dipertanyakan Ardiyan yang kesehariannya berprofesi sebagai ojek online. “Bagaimana nanti kalau lockdown, siapa yang bakal nanggung biaya hidup, dan biaya cicilan,” katanya.
Dia juga mempertanyakan pemberlakuan lockdown tersebut akan berapa lama. “Sampai kapan lockdown akan diberlakukan, apakah kita bisa bertahan sampai batas akhir pemberlakuan lockdown itu,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Andri penjaja warung Warmindo, dia merasa saat ini warung miliknya tengah mengalami kenaikan pemasukan, namun apabila dilakukan lockdown, itu akan memperburuk penghasilannya. “Sekarang kita lagi bangkit ekonominya, kalau harus lockdown malah tambah hancur ekonomi kita,” katanya.
Kumalasari warga Yogyakarta menganggap pemberlakuan lockdown ini terlambat. “Kenapa nggak dari awal aja lockdownnya, kenapa baru sekarang. Apakah lockdown benar-benar harus nunggu banyak korban berjatuhan,” katanya.
Tidak sedikit pula warga yang merasa pemberlakuan lockdown nantinya akan lebih membuat mereka susah. “Kalau pegawai enak di lockdown juga dapat gaji, kalau kayak saya gini kalau nggak keliling ya nggak bisa dapat uang,” kata Haryanto penjual Bakso Pentol yang biasa berkeliling Kota Yogyakarta. (cdr)
