Bernas.id – Penurunan jumlah wisatawan akibat Covid-19 ini turut meruntuhkan sektor ekonomi di Yogyakarta. Pasalnya, pariwisata merupakan penyumbang pendapatan terbesar di provinsi Yogyakarta.
Data Statistik Kepariwisataan 2018 menunjukan bahwa sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyumbang pendapatan asli daerah hingga Rp475 juta lebih. Angka fantastis tersebut sekaligus menunjukan bahwa sektor wisata juga berperan besar dalam pembangunan di wilayah Yogyakarta.
Sayangnya, pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat membuat sektor wisata, termasuk wisata Yogyakarta, menjadi lumpuh.
Tak ayal, hal tersebut juga memicu penurunan pendapatan dari sektor wisata, pembatalan event dan pemesanan, rendahnya penyerapan lapangan kerja, penutupan usaha transportasi. Semua dampak negatif tersebut juga berpengaruh besar pada ekonomi.
Kabar baiknya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mulai melakukan berbagai langkah untuk membangkitkan pariwisata Indonesia. Tahun 2024, Kemenparekraf juga menargetkan sebanyak 224 desa wisata. Sebagai salah satu destinasi ikonik Indonesia, Yogyakarta juga perlu menyiapkan berbagai langkah untuk turut membangkitkan sektor wisata Indonesia.
Baca juga: Sempat Ambruk saat Pandemi, Mampukah Pariwisata Yogyakarta Bangkit pada 2024?
Peranan UMKM dalam pengembangan wisata Yogyakarta
Dihubungi melalui sambungan telepon oleh Tim Bernas.id, Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bobby Ardyanto Setyoajie, mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membangkitkan wisata adalah menggandeng para pelaku UKM.
Menurutnya, peran UKM dalam perkembangan wisata Yogyakarta juga sangat besar. Hal ini mengingat jumlah belanja wisatawan meningkat signifikan.
Data Statistik Kepariwisataan 2018 juga menyebutkan bahwa produk kerajinan dan cinderamata berbahan batik banyak menarik minat wisatawan selain produk kuliner dan cinderamata berbasis kuliner. Karena itu, Diperlukan penggarapan serius dan tersegmen untuk dapat menggarap potensi belanja setiap segmen wisatawan. Penggarapan ini meliputi unsur inovasi dan kualitas, lokasi belanja, kebijakan harga, maupun kegiatan promosi.
Bobby juga mengatakan bahwa belum ada pattern khusus mengenai UMKM di Yogyakarta dan belum ada sistem baku untuk mengkurasi UMKM di wilayah tersebut. Padahal, UMKM memerlukan audit yang serius agar bisa naik kelas.
“Hal inilah yang perlu menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, UMKM juga perlu audit yang serius agar bisa naik kelas. Jadi, kita bisa tahu kapan suatu UKM bisa upgrade menjadi industri real. Hal ini juga menjadi penentu antara wisatawan dan buyer,” ucapnya.
Untuk menyambut kebangkitan pariwisata Indonesia di tahun 2024, Bobby juga mengatakan seluruh pihak terkait harus segera bekerja sama untuk merumuskan langkah-langkah apa yang harus diwujudkan.
“Setidaknya, di tahun 2023 produk wisata tersebut harus ready untuk di launching pada tahun 2024,” ucapnya.
Boby juga mengatakan adanya pandemi ini juga telah menciptakan pergeseran pola wisata para turis, baik lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu, seluruh pihak dan stakeholder dalam industri pariwisata harus bersiap untuk beradaptasi dengan adanya perubahan tersebut.
“Baik itu destinasi, sisi hotel atau akomodasi, termasuk sisi gastronomi juga termasuk penguat dari produk wisata yang diperlukan. Jadi, seluruh pihak harus segera merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan,” ucapnya.
