Yogyakarta, HarianBernas.com –Untuk terus mengurangi jumlah anak penderita gizi buruk dan mencapai target penurunan angka hingga 0,48 persen pada tahun 2017, Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY akan meningkatkan sosialisasi program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seorang anak, Senin (9/5).
Program 1.000 HPK adalah waktu penting bagi kualitas pertumbuhan anak. Program 1.000 HPK, yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari dalam dua tahun pertama setelah lahir.
“Jadi pada masa emas itu, sang anak harus semaksimal mungkin diupayakan mendapatkan asupan gizi yang cukup,” kata Kepala Seksi Gizi Dinkes DIY, Endang Pamungkasiwi.
Untuk menyukseskan program HPK, Endang mengimbau kaum ibu agar datang ke pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu) karena tingkat kunjungan ke posyandu cukup rendah jika menilik tahun sebelumnya padahal, indikasi utama gizi buruk atau gizi kurang antara lain dapat diketahui dari tingkat berat badan balita.
Dinkes Yogyakarta mengatakan angka kasus gizi buruk pada tahun 2015 mencapai 870 anak atau 0,5 persen dari seluruh anak atau balita di DIY sesuai data terakhir. Dinkes mengakui angka anak penderita gizi buruk masih tergolong tinggi dan masih jauh di bawah angka nasional. Meski berada di bawah target nasional 10 persen. Penurunan angka tak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya
Menurut Endang, 870 anak penderita gizi buruk memiliki berat dan tinggi badan cukup rendah di bawah angka normal. 168 anak atau 0,1 persen masuk kategori sangat kurus. 3,4 persen masuk kategori sangat pendek. Untuk anak sangat kurus langsung mendapat perawatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
Menurut Endang, berdasarkan sebarannya anak penderita gizi buruk, lokasi terbanyak ditemui di Kulonprogo mencapai 0,81 persen, diikuti Kota Yogyakarta 0,69 persen, Gunung Kidul 0,53 persen, Sleman 0,4 persen, dan Bantul 0,38 persen.
Kasus gizi buruk, menurut Endang, tak selalu berhubungan dengan situasi perekonomian sebuah daerah. Padahal, tahun 2014, Pemkot DIY menyatakan angka kemiskinan menurun, tapi jumlah kasus gizi buruk malah naik mencapai angka 0,51 persen.
“Kita ingat tahun 2014 ketersediaan pangan di DIY dikatakan surplus, tapi justru angka gizi buruk naik,” kata dia.
Munculnya kasus gizi buruk disebabkan berbagai faktor. Di samping persoalan ekonomi, juga bisa disebabkan perubahan pola makan masyarakat, yaitu perempuan sebagai calon ibu. Jika dulu masyarakat makan di rumah, sekarang banyak yang makan di luar rumah karena tuntutan pekerjaan atau lainnya.
“Selain tidak lagi memperhatikan faktor gizi, membeli makanan di restoran atau rumah makan juga tentu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli,” tambah Endang.
Berdasarkan data survei Konsumsi Makanan Individu pada tahun 2014, kelompok usia produktif antara 15-55 tahun di DIY terindikasi kekurangan asupan gizi. Dari kelompok produktif itu, 46 persen merupakan perempuan.
“Ketia modal dasar calon ibu sebelum menikah saja asupan gizinya kurang maka ketika menikah dan melahirkan, anak akan berisiko kurang gizi atau menderita cacat bawaan,” kata dia.
