HarianBernas.com– (12/4) China mengungkapkan kemarahannya setelah para menteri luar negeri dalam Kelompok Tujuh Negara (G7) menentang provokasi di Laut China Timur dan Selatan.
Laut China Selatan dan Timur merupakan kawasan China yang diperselisihkan sejumlah negara dengan klaim teritorialnya.
“Kami mendesak para negara anggota G7 untuk menghormati komitmennya untuk tidak memihak satu pihak dalam isu yang melibatkan perselisihan teritorial,”kata menteri luar negeri China dalam sebuah pernyataan.
Kelompok G7 seharusnya fokus kepada pemerintahan ekonomi global dan kerja sama melawan penyebab lemahnya pertumbuhan ekonomi daripada meningkatkan perselisihan dan memicu permasalahan, tambah kementerian luar negeri China.
Penentangan aksi provokasi ini dinyatakan seusai pertemuan di kota Hiroshima, Jepang. Para menteri luar negeri kelompok G7 mengatakan bahwa menentang “segala paksaan atau langkah unilateral provokatif yang mengintimidasi, yang dapat mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan” di Laut China Selatan dan Timur.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Wilayah Laut China Selatan memang mengandung banyak cadangan minyak dan gas bumi sehingga China mulai membangun sejumlah pulau di formasi karang untuk meningkatkan klaim teritorialnya. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim di wilayah perairan yang sama. Perairan ini dilewati kapal-kapal perdagangan dunia dengan nilai lima triliun dolar Amerika tiap tahunnya.
Menurut kementerian luar negeri China, China memiliki hak untuk mendirikan bangunan di Kepulauan Spratly dan tidak memiliki permasalahan dengan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di Laut China Selatan dan Timur.
China berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui jalan dialog dengan negara-negara yang terlibat secara langsung melalui hukum internasional dan dengan dasar penghormatan kepada fakta-fakta bersejarah untuk mempertahankan perdamaian, tambah kementerian luar negeri China.
“Kami mendesak para negara anggota kelompok G7 untuk menghormati secara penuh segala usaha yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di wilayah terkait. Berhenti mengeluarkan komentar dan melakukan langkah yang tidak bertanggungjawab, tapi benar-benar berperan aktif dalam kestabilan dan perdamaian regional,” pihak kementerian menerangkan.
