HarianBernas.com– Beredarnya nama-nama orang Indonesia, baik pengusaha ataupun politisi dalam geger Panama Papers memunculkan berbagai tanggapan di publik. Pemerintah dituntut untuk bertindak tegas, misal usulan membentuk tim investigasi hingga pejabat yang tercantum dalam Panama Papers mundur dari jabatannnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah juga telah mempunyai daftar nama orang superkaya yang terlibat skandal pajak dalam Panama Papers. Menurut Jokowi, data yang dimiliki pemerintah lebih komplit dari Panama Papers.
“Itu nanti baru akan kita bicarakan setelah semuanya data-datanya komplet, baru saya akan bicara,” tegas Jokowi usai menghadiri Hari Hutan Internasional kemarin di Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4).
Jokowi enggan terlalu banyak bicara sebelum data yang dimiliki pemerintah lengkap. “Nanti saya akan bicara setelah semuanya tadi yang saya sampaikan ada. Jangan sampai bicara setengah-setengah, kasih pernyataan setengah-setengah,” kata Jokowi.
Sebelumnya, menurut Fadli Zon, Pemerintah baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif. Harus ada sikap pemerintah menanggapi Panama Papers ini secara jelas dan konkrit, bukan sekedar, Kamis (6/4/2016).
Menurut Fadli Zon, nama-nama dalam Panama Papers menandakan ada agenda orang-orang kaya Indonesia untuk menghindari atau mengemplang pajak.
Pemerintah Indonesia sebetulnya bisa ikut mengambil keuntungan dari terkuaknya dokumen Panama Papers untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, terutama orang-orang kaya. Dari data dokumen Panama Papers bisa digunakan untuk menghitung kembali potensi penerimaan negara.
“Jangan hanya wajib pajak kecil-kecil yang dikejar pemerintah,” tambahnya.
Fadli berpesan pemerintah harus melakukan verifikasi lebih dulu dan berhati-hati karena pendirian badan special purpose vehicle di negara-negara tax haven tidak bisa dianggap ilegal/melanggar hukum.
“Yang harus diselidiki adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan pencucian uang atau kejahatan terorganisir lainnya,” tegasnya.
