JAKARTA, HarianBernas.com – Irman Gusman, Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI memberikan usul kepada pemerintah agar mengurangi beban pembayaran pajak bagi para pembayar pajak. Menurut Gusman akan menarik banyak investor asing ke Indonesia (15/4/16).
Dengan penurunan beban pajak, menurut Ketua DPD ini, Pemerintah dapat menawarkan iklim perekonomian yang stabil kepada investor. Menurut dia akan mencegah pengusaha untuk mengalihkan dananya ke negara yang mematok pajak rendah (tax-heaven).
“Kita turunkan persentasenya agar bayar pajak. Menjadi kaya itu halal, tetapi menghindari pajak dan negara menjadi masalah,” terang Gusman saat menjadi pembicara di Simposium Nasional “Sistem Pertahanan Ekonomi Nasional Menyikapi Perubahan Ekonomi Global” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/16) kemarin.
Irman menyinggung contoh kasus pembunuhan 2 juru sita pajak pegawai pajak di Nias, Sumatera Utara, 12 April lalu.
Juru sita pajak negara bernama Parada Toga Fransriano S dan Soza Nolo Lase terbunuh setelah dibunuh oleh penunggak pajak Agusman Lase.
“Bayangkan, ada pengusaha karet karena menunggak pajak Rp 14 miliar. Belum lagi di Jakarta, apalagi di Panama Papers,” tambah Gusman.
Di negara Panama, firma Mossack Fonseca banyak digunakan jasanya untuk mendirikan perusahaan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax havens). Negara-negara bebas pajak (tax haven) di laporan Panama Paper adalah British Virgin Island, Panama, Cook Island, Bahamas, Seychelles, Niue, Samoa, British Anguilla, Nevada, Hongkong, Singapura, Mauritius, Jersey, Cayman Islands, dan Inggris.
Banyak orang dan korporasi Indonesia mendirikan paper company di luar negeri. Praktek ini jelas bisa menggerus potensi penerimaan pajak Indonesia.
Nama-nama pejabat dan pengusaha di Indonesia yang muncul:
- James Riady
- John
- Franciscus Welirang
- Sandiaga Uno
- Muhammad Riza Chalid
- Djoko S. Tjandra
- Erick Thohir,
- Muhammad Aksa Mahmud
- Chairul Tanjung
- Laksamana Sukardi
- James T. Riady
- Anindya N. Bakrie
- Rachmat Gobel
