Jakarta, HarianBernas.com- Ketua Umum NasDem, Surya Paloh memperingatkan partai pendukung pemerintahan saat ini agar tidak membuat keributan untuk “reshuffle” dan rebutan kursi menteri kabinet.
Dalam keterangan pers yang ditulisnya, pengusaha media massa ini menulis bahwa esensi dari partai pendukung pemerintah adalah konsisten memberikan dukungan, Jumat (8/4).
Paloh menegaskan parpol pendukung pemerintah wajib mengawal dan menyokong program dan kinerja pemerintahan. Para petinggi partai politik pendukung Jokowi-JK tidak menambah keruh suasana yang mendorong penyusunan ulang kursi menteri di kabinet.
Dorongan-dorongan parpol secara tidak langsung akan menganggu kinerja pemerintahan. Partai politik berhak mengkoreksi program pemerintah yang belum memberikan efek positif bagi rakyat dengan cara yang baik, tambahnya.
Pemerintah saat ini perlu dukungan terkait persoalan yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi persoalan Bangsa Indonesia cukup besar.
Ketua Nasdem ini juga tidak akan mempersoalkan jika Presiden mengganti menteri dari Partai NasDem.
Hingga sekarang, Paloh mengaku belum diajak bicara Presiden terkait isu rencana pergantian susunan kabinet menteri.
Di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan menarik untuk partai politik saat membuka Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan muktamar islah, Jumat kemarin.
Amanat Presiden kepada partai-partai politik adalah jangan menghabiskan energi untuk perdebatan yang tidak produktif dan konflik yang tidak perlu.
Presiden berharap sudah tidak ada lagi yang datang ke Menteri Hukum dan HAM. Presiden juga menegaskan bahwa persaingan dalam politik hanyalah satu kali dalam lima tahun. Setelah itu, bersama-sama lagi membangun bangsa.
Menurut Syamsudin,peneliti senior LIPI, indikator pertama adalah menilai kinerja menterinya. Jokowi tidak perlu ragu mencopot menteri yang kinerjanya tidak maksimal.
“Kalau kinerjanya tidak bagus, copot,” ucap Syamsuddin dalam diskusi di Smart FM.
Indikator kedua, lanjut Syamsudin adalah kerjasama dan loyalitas. Jokowi layak mempertahankan menteri loyal dan mau kerjasama.
Sebaiknya, Jokowi mencopot menteri yang tidak patuh dengan arahannya.
“Kalau tidak bisa diajak kerjasama nanti justru bikin gaduh,” komentarnya.
Indikator ketiga adalah masalah integritas. Jika ada menteri menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, Presiden pantas menggantinya.
