JAKARTA, HarianBernas.com – Jumat (8/4) Presiden Jokowi rapat kerja pemerintah tahun 2016 di Istana Negara. Mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota hadir dalam rapat kerja ini.
Di Istana Negara hadir 185 orang bupati beserta para wakilnya, 30 wali kota beserta wakilnya serta para gubernur termasuk yang baru saja dilantik hasil dari pemilihan umum kepala daerah.
Presiden menyampaikan arahannya langsung kepada kepala daerah terkait mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Sinergi pun harus terjadi antara pemerintah pusat dan daerah.
Presiden meminta kepala daerah dan wakilnya untuk bersatu, tim solid untuk kerja nyata kepada rakyat. Harus jadi dwi tunggal dengan saling memperkuat.
“Jangan awalnya saja mesra, nanti pertengahan berantem. Jangan terjadi. Jangan bertarung terus, rakyat dapat apa? Lawan politik dirangkul. Pimpinan daerah itu ditunggu kerja nyatanya oleh rakyat,” kata Presiden saat memberikan arahan.
Ada dua hal penting yang disampaikan Presiden. Pertama, yakni ketepatan program kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengutamakan program-program yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat.
Kedua, yakni soal memangkas aturan atau regulasi yang menyumbat proses pembangunan.
Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya penghapusan perda (deregulasi) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Dalam catatan Presiden terdapat empat puluh dua ribu regulasi di tingkat kementerian dan tiga ribu peraturan daerah yang bermasalah. Presiden meminta untuk langsung dihapus tanpa perlu lagi dikaji.
?Ini menyulitkan. Kalau dikaji sebulan, hanya dapat 5-7 perda (yang dicoret),? kata Presiden.
Hal senada, juga disampaikan kepada para menterinya Kamis kemarin (7/4).
Presdien meminta menteri untuk menghilangkan nomenklatur anggaran bersayap, istilah-istilah pemberdayaan, peningkatan, dan to the point saja saat membuka sidang kabinet di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/4/16).
Presiden Jokowi juga mengarahkan menterinya untuk fokus pada apa yang Pemerintah akan kerjakan. Tak perlu banyak program. Konsentrasi saja pada program yang jelas dan bermanfaat dan memberi dampak kepada dunia usaha.
Kritik adalah soal pengadaan mobil dinas. Jokowi juga meminta menteri mengendalikan sepenuhnya anggaran. Jokowi tidak mau pengendalian anggaran diserahkan kepada bawahan.
Jokowi menegaskan menterinya untuk fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terwujud di lapangan dan memberikan manfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum.
