JAKARTA, HarianBernas.com – Senin (11/4) Jumlah kekayaan dunia dalam rekening yurisdikasi ?tax haven” (bebas pajak) di dunia adalah Rp.102.600 triliun. Hal itu diungkap dalam investigasi jurnalis Guardian, Luke Harding, yang mengambil data tersebut berpijak dari pakar ekonomi asal Amerika Serikat, Gabriel Zucman.
Menurut Harding dan Zucman, potensi kehilangan penerimaan pajak negara-negara secara global mencapai 200 miliar dolar AS (setara Rp12.700 triliun) per tahun.
Bila jumlah negara dan yurisdiksi di tingkat internasional sekitar 200 negara maka setiap negara diperkirakan kehilangan potensi pajak lebih dari Rp60 triliun per tahun.
Besarnya jumlah potensi pajak hilang itu, seandainya saja bisa ditarik bisa dimanfaatkan setiap negara untuk membangunan negerinya sendiri.
Tentunya, data Panama Papers tersebut menjadi pintu emas bagi Pemerintah Indonesia karena saat ini sedang menggenjot penerimaan pajak terutama dalam rangka membiayai beragam proyek infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui beberapa nama WNI yang tercatat dalam Panama Papers, serupa dengan sejumlah nama dalam data yang dimiliki Dirjen Pajak.
“Dari pengamatan sepintas, yang sama memang lumayan banyak (dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak/DJP). Tapi persentasenya kecil,” katanya di Jakarta, Jumat (8/4).
Bambang mengatakan sangat wajar apabila WNI memiliki perusahaan bayangan di yuridiksi bebas pajak (offshore) untuk mengembangkan usaha di luar negeri, asalkan perusahaan itu tidak digunakan untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.
Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan menuturkan bahwa fenomena banyaknya orang dan perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak, sebenarnya merupakan momen untuk membasmi praktek penghindaran pajak di Indonesia.
“Panama Papers menunjukkan bahwa dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak. Hal ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membasmi praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak dan praktik pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum,” kata Koordinator Forum Pajak Berkeadilan, Ah Maftuchan, Kamis (7/4).
Koalisi LSM, Forum Pajak Berkeadilan terdiri 1. Perkumpulan Prakarsa, 2. Seknas PWYP Indonesia, 3. International NGO for Indonesia Development (Infid), 4. Transparency International Indonesia (TII), 5. Asppuk, The Habibie Center, 6. ICW (Indonesia Corruption Watch), 7. IGJ (Indonesia for Global Justice), 8. IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), 9. ILR (Indonesian Legal Roundtable), 10. P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), 11. Yappika dan 12. YLKI (Yayasan Layanan Konsumen Indonesia).
Nama-nama pejabat dan pengusaha di Indonesia yang muncul:
- James Riady
- John Riady
- Franciscus Welirang.
- Sandiaga Uno.
- Muhammad Riza Chalid
- Djoko S. Tjandra
- Erick Thohir
- Muhammad Aksa Mahmud
- Chairul Tanjung
- Laksamana Sukardi
- James T. Riady
- Anindya N. Bakrie
- Rachmat Gobel
