SEMARANG,HarianBernas.com–Jumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daeah (pilkada) di Jawa Tengah (Jateng) cukup tinggi hingga mencapai 198 kasus. Namun dari jumlah itu, kasus yang masuk ke pengadilan masih minim hingga kini.
“Baru dua laporan pelanggaran pilkada di Sragen dan Pemalang dari total dua puluh satu kabupaten/kota dari Bawaslu yang diproses hukum ke pengadilan,” ungkap anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah Teguh Purnomo di Semarang, Selasa (24/11).
Minimnya kasus pilkada yang masuk ke pengadilan karena bukti dan unsur yang belum terpenuhi di sentra Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu). . Menurut Teguh, pemahaman sentra Gakumdu masih menggunakan kaca mata kuda.
Pelanggaran yang terjadi dalam pilkada banyak melibatkan perangkat daerah, seperti camat dan lurah. Contohnya di pelanggaran pilkada di Sragen dilakukan camat. Tersangka diduga membagikan bahan kebutuhan pokok untuk memenangkan salah satu calon tertentu.
“Sedangkan di Pemalang, pelanggaran dilakukan fasilitator Kementerian Sosial yang mencoba memenangkan salah satu calon,” jelasnya.
Teguh berharap ada persamaan persepi antara badan pengawas, kepolisian dan kejaksaan. Sehingga pilkada pada Desember mendatang di 21 kabupaten/ kota di Jawa dapat berjalan lancar.
