JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan, pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apapun.
“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).
Ia mengatakan, sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi, FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan serta bertentangan dengan hukum, diantaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.
Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.
“Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,” kata Mahfud.
Hal itu, tambahnya, juga tertuang dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate; Jaksa Agung, Burhanuddin; Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Pol Idham Azis dan Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafly Amar.
Dalam rapat itu, hadir pula Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly; Mendagri, Tito Karnavian; Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn), Moeldoko; Jaksa Agung, Burhanuddin; Menteri Kominfo, Jhonny G Plate; Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, hingga Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan. (*/cdr)
