JAKARTA, BERNAS.ID – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Partai Gelora juga meminta perusahaan-perusahaan di Tanah Air untuk aktif dan terlibat langsung dalam penyerapan tenaga kerja terdidik.
Hal itu bagian dari agenda politik Partai Gelora dalam rangka melakukan reformasi sistem pendidikan di Indonesia dan dalam rangka menekan jumlah pengangguran anak muda.
“Di Jerman pendidikan tingginya gratis sampai S3, tapi kalau di Indonesia cukup S1 dulu. Nah, agenda politik Partai Gelora adalah menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia ini menjadi hak asasi bagi seluruh anak bangsa. Jadi pendidikan tinggi ini, istilahnya harus gratis,” kata Hudzaifah Muhibullah, Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora di Jakarta.
Hal itu disampaikan Udef sapaan akrab Hudzaifah Muhibullah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pengangguran Anak Muda, Potret Negeri dan Mimpi untuk Indonesia’, Rabu (28/9/2022) sore.
Baca Juga : Padat Karya Kurangi Angka Pengangguran di Bantul
“Semua perusahaan di Jerman terlibat langsung dalam pendidikan, sehingga penyerapan tenaga kerjanya benar-benar terserap. Jadi ketika mereka kuliah, mereka juga sudah dapat gaji dan gajinya sangat besar. Partai Gelora ingin hal itu juga terjadi di Indonesia,” kata Udef.
Selain itu, kata Udef, di Jerman sejak kelas 5 SD sudah diarahkan ke penjurusan atau peminatannya dalam bidang vokasi, sehingga tingkat pengangguran anak mudanya relatif rendah.
“Saya kira upaya Eropa mereduksi penggangguran seperti di Jerman bisa diterapkan di Indonesia, misalnya mengintegrasikannya di tingkat ASEAN secara politik dan ekonomi,” katanya.
Menurut dia, saat ini banyak pengangguran anak muda, karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik pendidikan maupun keahlian.
“Disinilah perlunya kerjasama antara industri dan pemerintah. Pendidikan tingginya gratis, dan tenaga kerjanya langsung diserap oleh perusahaan-perusahan,” imbuhnya.
Kepala Pusat Riset Pendudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi PhD mendesak pemerintah segera mengatasi tingginya pengangguran anak muda. Sebab, apabila tidak segera diatasi program Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang pemerintah bisa gagal total.
Baca Juga : FKH Indonesia Akan Adopsi Model Pendidikan Digital Korea Selatan dan Jepang
“Mereka yang kini ada di bangku SD, SMP dan SMA yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045 jangan sampai nanti hanya menjadi penonton di negeri sendiri, karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dan tidak bisa menjadi agen perubahan,” ungkap Nawawi.
Karena itu, Nawawi berharap pemerintah segera menyiapkan SDM unggul terutama dalam pendidikannya, sehingga memiliki skill dan siap bersaing di Indonesia Emas 2045.
“Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 itu, bagaimana skill itu harus bisa diterima oleh pasar kerja. Artinya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana pendidikan itu bisa ekuivalen dengan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah harus menfaslitasi anak muda dengan berbagai program untuk bisa bersaing di dunia kerja,” tuturnya.
Pemerintah Diminta Lebih Kreatif
Sementara itu, Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengatakan, pemerintah harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama anak muda menghadapi tantangan ledakan pengangguran akibat krisis global.
“Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja,” kata Ryano.
Ia berharap pemerintah tidak terkecoh dengan catatan data BPS soal penurunan jumlah pengangguran. Dari Agustus 2021 sebanyak 9,7 juta penggangur, turun pada Februari 2022 menjadi 8,4 juta jiwa.
“Meski turun, tetapi faktanya pengangguran tersebut, 70 persen usia produktif dan yang terserap pekerjanya atau sekitar 39% porsi terbesar sebagai pekerja sektor pertanian,” katanya.
Untuk menurunkan angka pengangguran, lanjutnya, pemerintah diharapkan perlu menciptakan entrepreneurship untuk para milenial yang saat ini baru sektiar 1,6%.
“Wirausaha muda juga harus dibimbing dengan dukungan seperti misalnya pinjaman lunak. Jadi perlu juga dihadirkan mentalitas sebagai entrepreneur sejak usia dini,” terangnya.
Baca Juga : RUU Sisdiknas Jadi Solusi Peningkatan Kesejahteraan dan Jaga Kualitas Guru
Sedangkan Executive Director Youth Laboratory Indonesia, Muhammad Faisal mengatakan, revoluasi industri 4.0 merugikan anak muda, dan juga tidak bisa diandakan untuk menyelesaikan penyerapan tenaga kerja.
“Dengan adanya narasi revolusi 4.0 secara global, yang mendewakan digital seperti Amazon tidak bisa menyerap tenaga kerja anak muda, malahan mereka mengganti pekerja dengan robot,” kata Faisal.
Faisal juga menyayangkan sikap anak muda sekarang yang menginginkan pekerjaan sesuai dengan selera mereka. Apabila tidak sesuai dengan pekerjaan, mereka akan tinggalkan pekerjaan tersebut, dan memilih menganggur.
“Sebelum pandemi anak muda cenderung menginginkan pekerjaan sesuai dengan seleranya dan jika tidak cocok lalu ditinggalkan. Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, para tokoh muda perlu mendorong untuk berpikir jauh ke depan dan memiliki visi jangka panjang.
“Krisis telah melahirkan tokoh dan pemimpin besar seperti Soekarno, Bung Hatta, Moh Yamin dan lainnya. Kita berharap tokoh-tokoh muda kembali lahir seperti zaman kemerdekaan,” pungkasnya. (cdr)
