JAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, partainya sejak lama ingin mengoreksi sistem pemilihan umum langsung yang cenderung mengakibatkan politik transaksional.
Ketua MPR ke-15 RI ini menilai, politik transaksional kini semakin marak akibat pemilihan langsung. Banyak calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah berani menawarkan uang tunai kepada pemilih agar dipilih.
Baca Juga : Sepakat dengan Presiden Pilkada Dipilih Lewat DPRD, Ini Alasan DPD
Bamsoet mengaku, ketika menjabat sebagai Ketua DPR maupun Ketua MPR periode lalu, ia sering mengajak berbagai kalangan untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung di Indonesia.
“Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Akibat dari politik transaksional ini, banyak calon legislatif ataupun calon kepala daerah berkualitas dan berintegritas terpaksa tersingkir karena tidak punya ‘isi tas’,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (13/12/2024).
Fenomena tersebut tidak hanya menggerogoti idealisme politik, tetapi juga membuat aspirasi rakyat hanya didasarkan dengan nilai nominal serta menghasilkan politik berbiaya tinggi di semua tingkatan.
Baca Juga : Apresiasi Sukses Pilkada Jakarta 2024, GKJ Kawal Kepemimpinan Pramono – Rano Karno Hingga Tuntas
Di sisi lain, masyarakat pun tanpa sungkan meminta imbalan finansial sebagai balasan atas suara yang diberikan. Sampai muncul istilah “nomer piro wani piro” (NPWP) menjadi biasa di kalangan masyarakat.
” Kompetisi politik berkembang menjadi pertarungan kekuatan finansial,” tutup Bamsoet (FIE)
