JAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik.
Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global.
Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore.
“Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,” kata Mahfuz Sidik.
Baca Juga : DPR Sambut Positif Indonesia Masuk BRICS
Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang.
Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru.
“Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan.
“Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik,” kata Mahfuz Sidik.
Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.
“Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,” pungkasnya.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan.
“Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,” kata Rolliansyah (Roy) Soemirat.
Baca Juga : Prabowo Pantau Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS.
“Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,” katanya.
Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini.
“Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,” ujarnya.
Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif.
” Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,” tegasnya.
Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global.
“Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,” tegasnya.
Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral.
“Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,” kata Radityo Dharmaputra.
Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu.
“Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,” ujarnya.
Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat.
“Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,” katanya.
Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan.
“Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,” pungkasnya. (*/cdr)
