JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari, mengungkapkan keprihatinannya atas temuan praktik jual-beli bantuan pangan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di lapangan.
Ia menyebut sistem barcode yang digunakan saat ini justru membuka celah bagi oknum-oknum untuk menyalahgunakan bantuan tersebut.
“Abis, selesai, ya kan? Nah, tiba-tiba ternyata udah ada tuh oknum yang mainin barcode-barcodenya. Akhirnya dijual lah tuh kepada masyarakat sekitarnya,” ujar Desie saat diwawancarai di ruangannya Rabu (16/7/2025).
Baca Juga : Transaksi Non-Tunai KJP Plus Tetap Lancar, Dana Penerima Aman
Menurut Desie, dari hasil temuannya saat reses, praktik jual-beli bantuan pangan KJP terjadi di beberapa wilayah, tak hanya terpusat di Jakarta Pusat.
“Banyak, di Selatan juga ada. Masyarakat bisa beli paket pangan dari KJP itu dengan harga Rp25 ribu sampai Rp50 ribu, tergantung isi. Kalau lengkap sampai daging dan ikan bisa Rp50 ribu, kalau cuma minyak atau beras ya Rp25 ribuan,” jelasnya.
Ia menilai, sistem pengambilan bantuan pangan berbasis barcode dan pendaftaran daring justru menyulitkan warga, terutama yang lansia atau tidak paham teknologi. Akibatnya, banyak warga memilih jalan pintas dengan menjual barcode itu ke pihak ketiga yang seharusnya tidak berwenang.
“Masa nenek-nenek disuruh daftar online jam 6 pagi? Itu juga kalau dapat. Kalau nggak, tunggu bulan depan. Akhirnya, daripada ribet, mending di jual aja. Nah di situ mainnya,” katanya.
Baca Juga : Demokrat Soroti Celah Raperda KTR, Promosi Rokok Digital belum Tersentuh
Desie mengusulkan agar sistem pengambilan bantuan pangan dikembalikan ke metode lama yang lebih manual, meskipun harus antre.
“Lebih baik antre panjang tapi jelas. Dulu memang sempat ramai karena antre, tapi sekarang juga ramai karena diperjualbelikan. Jadi maunya masyarakat juga gimana?” sindirnya.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI itu juga menyinggung potensi permainan di tingkat kecamatan sebagai lokasi distribusi bantuan pangan KJP.
“Kayaknya bukan di pasar ya, tapi di kecamatan. Banyak laporan kayak gitu. Bahkan kadang orang dapet barcode tapi disuruh ngambilnya di wilayah lain, kayak dilempar ke Jakarta Utara. Itu kan bikin susah,” ungkapnya.
Desie berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pangan KJP, termasuk kemungkinan penghapusan sistem barcode dan penguatan pengawasan agar program bantuan benar-benar menyentuh mereka yang berhak.
Diketahui, pemerintah mengubah sistem pencairan KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus dari kartu fisik menjadi barcode. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan bahwa pencairan KJP Plus tahap 1 tahun 2025 akan menggunakan QR code sebagai identifikasi penerima bantuan.
Pemerintah mengklaim sistem barcode ini mempermudah proses pencairan dan meminimalisir potensi kehilangan atau kerusakan kartu fisik. Jika barcode hilang, pihak terkait menyediakan fasilitas cetak ulang barcode melalui situs resmi atau aplikasi terkait, dengan mengisi data diri penerima. (DID)
