JAKARTA, BERNAS.ID – Para peneliti dari Monash University, termasuk Profesor Tony Wong, mendukung pemerintah Indonesia dalam merancang ibu kota baru yang tanggap air. Indonesia menggandeng para ahli dari Monash University untuk turut merancang dan membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah ini menjadi jawaban atas berbagai tantangan lingkungan yang semakin serius di Jakarta, seperti banjir, penurunan muka tanah, dan kemacetan lalu lintas yang terus memburuk.
Untuk mendukung pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, Monash Art, Design & Architecture (MADA) bersama Bank Pembangunan Asia (ADB), menghadirkan pelatihan khusus bagi para anggota Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang memimpin pembangunan di ibu kota baru tersebut.
Kerja sama ini mendapat dukungan penuh dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) melalui Program Bantuan Infrastruktur Berkelanjutan (Fase 2). Dukungan tersebut selaras dengan upaya ADB yang aktif menjalankan program bantuan teknis untuk memperkuat perencanaan dan pembangunan IKN sejak 2023.
Baca juga: Anggap Mubazir, PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek IKN
Berlangsung hingga Oktober 2025, pelatihan ini mencakup pendampingan lapangan, lokakarya, dan modul daring yang bertujuan untuk merancang kota yang tangguh terhadap krisis air dan perubahan iklim.
ADB juga akan menyelenggarakan sesi khusus tentang pembiayaan kota yang sensitif terhadap air sebagai tanggapan atas permintaan spesifik dari NCA. Sesi ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar mengenai strategi dan mekanisme pembiayaan utama yang relevan dengan pengembangan IKN.
Menurut Profesor Tony Wong dari Monash University, konsep kota tanggap air telah sukses dijalankan di sejumlah kota di Australia dan seluruh dunia untuk mengelola air secara efektif dalam menghadapi banjir, kekeringan dan polusi.
“Kota tanggap air merupakan konsep yang lahir di Australia, yang didukung oleh penelitian interdisipliner di Monash University sejak awal tahun 1990-an. Penerapan konsep ini telah membantu mentransformasi kota-kota di Australia dan berbagai negara lain, terutama dalam desain infrastruktur, kebijakan air, dan tata kelola. Bahkan, konsep ini menjadi dasar bagi program serupa, seperti sponge cities di Tiongkok dan Program Active, Beautiful, Clean Waters di Singapura,” jelas Tony Wong, lewat keterangan tertulis, Jumat (22/8).
Kota tanggap air atau sponge cities memanfaatkan infrastruktur hijau yang meniru proses alami filtrasi, drainase, retensi, dan penyimpanan air. Infrastruktur hijau, seperti lahan basah (wetlands) dan saluran air dangkal (swales), membersihkan air hujan melalui biofiltrasi. Selain itu, kolam retensi dan perkerasan berpori (porous pavement) membantu mengurangi banjir dan kontaminasi lingkungan dengan meningkatkan sistem drainase.
Mempertegas dukungan terhadap pengembangan IKN, Profesor Diego Ramírez-Lovering dari Monash University menyoroti pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan kota baru dengan memastikan elemen manusia, alam, dan lingkungan buatan yang saling terintegrasi secara harmonis.
“Kami ingin membangun keterampilan, pengetahuan, serta koneksi antar lembaga untuk merancang kota tanggap air yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, IKN dapat menghadapi tantangan seperti polusi, kekeringan, banjir, dan panas ekstrem di masa depan,” ujar Profesor Ramírez-Lovering.
Program pelatihan strategis ini turut melibatkan perwakilan dari NCA, di antaranya dari Departemen Perencanaan dan Pertanahan; Lingkungan dan Sumber Daya Alam; Infrastruktur dan Fasilitas; Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Inisiatif ini mencerminkan kolaborasi erat antara Monash University, ADB, dan Australia dalam menghadirkan keahlian strategis dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam mendukung pembangunan IKN. (den)
