YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Rencana Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalin kerja sama strategis dengan Inggris mendapat penolakan keras dari keluarga besar keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II.
Penolakan ini didasari oleh sejarah kelam peristiwa Geger Sepehi 1812, di mana pihak Inggris melakukan penyerangan dan perampokan besar-besaran terhadap aset serta manuskrip berharga milik Keraton Yogyakarta.
Perwakilan keluarga Trah Sultan HB II, Fajar Bagoes Poetranto, menegaskan pemerintah Indonesia seharusnya tidak terburu-buru melakukan kerja sama sebelum masalah sejarah ini tuntas. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto meminta pertanggungjawaban langsung dari Kerajaan dan Pemerintah Inggris.
“Kami menolak keras rencana kerja sama di bidang pendidikan, teknologi, hingga maritim sebelum Inggris bertanggung jawab dan meminta maaf secara resmi kepada keluarga besar keturunan Sultan Hamengkubuwono II,” ujar Fajar Bagoes Poetranto
Fajar Bagoes Poetranto menekankan bahwa peristiwa Geger Sepehi bukan hanya soal hilangnya harta benda atau manuskrip, melainkan menyangkut harkat, martabat, dan sejarah kelam yang hingga kini belum terselesaikan.
Beberapa poin keberatan utama yang disampaikan adalah mengenai Pertanggungjawaban Moral. Inggris harus mengakui keterlibatan mereka dalam perampasan nyawa dan harta keluarga Sultan HB II yang saat itu gigih menentang kolonialisme.
Kemudian Kontradiksi Pendidikan, Fajar Bagoes Poetranto mempertanyakan rencana mendatangkan universitas top asal Inggris (UK) ke Indonesia. Menurutnya, hal ini ironis mengingat banyak ilmu pengetahuan asli Nusantara yang “dirampok” dan kini disimpan di Inggris.
Hal lain yakni Pengembalian Manuskrip Asli, di British Library tersimpan ribuan naskah kuno Jawa dan Nusantara yang diambil paksa. Trah Sultan HB II mendesak agar naskah-naskah tersebut dikembalikan dalam bentuk asli untuk dipelajari di tanah air, bukan sekadar salinan digital.
“Bagaimana Indonesia bisa bekerja sama di bidang pendidikan dengan pihak yang pernah melakukan perampasan, perampokan, dan penghilangan nyawa keluarga kami? Presiden harus meminta naskah-naskah itu kembali dalam bentuk asli,” tegas Fajar Bagoes Poetranto
Dalam hal inilah, Keluarga Trah HB II mengungkapkan bahwa dalam manuskrip terdapat sumber ilmu pengetahuan diantara sistem pemerintahan pertanian teknologi ekonomi arsitektur budaya kesehatan yang mana samapai saat ini mansukrip yang terdapat di Britsh Libbray tidak bisa diterjemahkan mereka.
“Oleh karena itulah kita sudah menyiapkan ahli filolog meneterjemahkan naskah naskah kuno tersebut. renacana dikerjasamakan Pemerintah Prabowo Subianto,” jelas Fajar Bagoes Poetranto
Peristiwa Geger Sepehi terjadi pada Juni 1812, ketika Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles menyerbu Keraton Yogyakarta. Selain jatuhnya korban jiwa, peristiwa ini mengakibatkan penjarahan besar-besaran terhadap perpustakaan keraton, di mana ribuan naskah kuno, koin emas, perak, serta manuskrip Kraton Yogyakarta lainnya, yang merupakan sumber ilmu pengetahuan tak ternilai dibawa ke Inggris.
Penjarahan Manuskrip Keraton Yogyakarta (Geger Sepehi 1812)
Pada peristiwa Geger Sepehi 1812, pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menjarah harta dan kekayaan intelektual Keraton Yogyakarta.
• Jumlah & Lokasi: Sekitar 7.500 manuskrip dibawa pergi. Saat ini mayoritas tersimpan di British Library (London) dan sebagian di Universitas Leiden (Belanda).
• Isi Manuskrip: Koleksi tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan Jawa, antara lain:
• Sejarah: Catatan peristiwa Geger Sepehi, silsilah raja-raja, dan sejarah kerajaan Jawa (Babad).
• Filosofi: Ajaran kepemimpinan, etika, dan nilai luhur dari Sultan HB I & HB II.
• Sastra: Cerita kepahlawanan, epik klasik, dan mitologi.
• Agama: Naskah ajaran Islam dan kisah para nabi.
• Sains Tradisional: Ilmu astronomi (Pawukon), primbon, pengobatan, hingga metalurgi.
“Penjarahan ini bukan sekadar kehilangan benda fisik, melainkan hilangnya pusat pengetahuan dan identitas peradaban Jawa yang hingga kini masih berada di luar negeri,” jelas Fajar Bagoes Poetranto
Hingga saat ini, keluarga Trah Sultan HB II terus konsisten menyuarakan agar pemerintah Indonesia mengambil posisi tawar yang kuat demi memulihkan sejarah dan aset bangsa yang masih berada di tangan asing. (*)
