YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan insan pers untuk menjadikan etika dan integritas sebagai fondasi utama dalam menghadapi era pasca-kebenaran. Di tengah derasnya arus informasi, pers memegang peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.
Hal tersebut disampaikan Sri Sultan pada acara Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY Masa Bakti 2025–2030. Pelantikan ini digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/01).
Sri Sultan menegaskan kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral terhadap keselamatan publik. Kebebasan menyampaikan informasi, menurutnya, harus selalu disertai kesadaran atas dampak sosial dari setiap berita yang diproduksi dan disebarluaskan. Tanpa etika yang kuat, kecepatan justru dapat menjadi ancaman bagi kebenaran.
“Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan integritas dan kebijaksanaan, serta kesadaran penuh atas dampak sosial informasi di ruang publik,” tutur Sri Sultan.
Selain itu, Sri Sultan menyoroti kecenderungan praktik jurnalistik yang semakin didorong oleh kecepatan dan viralitas. Kondisi tersebut kerap menggeser prinsip kehati-hatian dan verifikasi, sehingga membuka ruang bagi opini dan algoritma untuk mengalahkan fakta.
Dalam konteks itu, Sri Sultan menekankan relevansi nilai-nilai kearifan lokal sebagai penuntun etika pers. Ia mengutip falsafah Jawa Undhaking Pawarta Sudaning Kiriman, yang menegaskan bahwa mutu sebuah kabar ditentukan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, serta kebersihan niat dalam menyampaikannya.
“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar ‘headline’. Inilah era, dimana arus informasi kerap bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Jangan sampai opini mengalahkan fakta dan algoritma lebih berpengaruh daripada nurani,” papar Sri Sultan.
Sri Sultan juga menegaskan posisi strategis pers sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Relasi ini harus dibangun dalam jarak yang sehat, namun saling menguatkan demi kepentingan publik.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir menyatakan bahwa tantangan dunia pers saat ini menuntut wartawan tetap teguh pada kode etik jurnalistik. Ia menegaskan bahwa menjaga marwah profesi merupakan tanggung jawab utama organisasi pers di tengah tekanan kecepatan dan dinamika industri media.
“Tugas utama dari PWI ini adalah menjaga marwah profesi wartawan. Marwah profesi wartawan saat ini sedang mengalami tantangan yang sangat berat,” kata Akhmad Munir.
Menurutnya, tantangan tersebut menuntut wartawan tetap teguh pada kode etik dan integritas, meski berada di tengah tekanan kecepatan dan situasi bisnis media yang tidak mudah. “Kita harus terus teguh dan kokoh untuk menjalankan kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, PWI juga memberikan keanggotaan kehormatan PWI kepada Sri Sultan. Akhmad Munir menyebut penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh nasional yang memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers dan kontribusi nyata bagi PWI dan masyarakat.
Untuk masa bakti 2025–2030, pengurus inti PWI DIY yang dilantik meliputi Hudono (Koran Merapi) sebagai Ketua dan Primaswolo Sudjono (Kedaulatan Rakyat) sebagai Sekretaris. Wakil Sekretaris dijabat Hari Susmayanti (Tribun Jogja), Bendahara oleh Swasto Dayanto (Koran Merapi), serta Wakil Bendahara oleh Sigit Purwita (*)
