Palu, Bernas.id — Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, mengkritik keras usulan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Tengah, Marselinus, yang merekomendasikan penghentian sementara program Berani Sehat dan Berani Cerdas untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Usulan tersebut disampaikan Marselinus dalam rapat Pansus DPRD Sulteng. Ia menilai program kesehatan dan pendidikan tersebut perlu dihentikan sementara karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di masa mendatang.
Marselinus menyoroti Program Berani Sehat yang memberikan layanan kesehatan hanya dengan KTP. Menurutnya, kebijakan itu dapat membuat masyarakat berhenti membayar iuran BPJS Mandiri, sementara pemerintah daerah hanya menanggung biaya saat pasien dirawat tanpa menyelesaikan tunggakan iuran sebelumnya.
“Hal ini dikhawatirkan menjadi beban bagi masyarakat di kemudian hari ketika BPJS menagih tunggakan,” kata Marselinus dalam rapat.
Menanggapi hal itu, Ahmad Rahim menilai penghentian program bukan solusi tepat. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait lebih fokus mencari penyelesaian atas persoalan tunggakan BPJS, bukan menghentikan program yang dinilai membantu masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, Program Berani Sehat telah memberi akses layanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu membayar iuran BPJS. Jika dihentikan, masyarakat miskin akan kembali kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Selain itu, Ahmad juga menyoroti Program Berani Cerdas yang hingga akhir 2025 telah menjangkau 23.569 penerima dengan total anggaran lebih dari Rp84 miliar untuk pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dari jumlah tersebut, 10.768 mahasiswa berasal dari Universitas Tadulako.
Ia menilai penghentian program berpotensi mengganggu pembiayaan pendidikan ribuan mahasiswa. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan masyarakat.
“Evaluasi silakan dilakukan jika ada kekurangan, tetapi penghentian bukan langkah yang tepat,” ujar Ahmad.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Sulawesi Tengah belum memberikan tanggapan resmi lanjutan terkait kritik tersebut.
