JAKARTA, BERNAS.ID – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tentang 103 sekolah swasta gratis di Ibu Kota mengundang reaksi positif DPRD DKI Jakarta.
Pimpinan DPRD DKI Jakarta menilai, kebijakan tersebut menjadi jalan penting untuk memutus persoalan klasik dunia pendidikan, mulai dari anak putus sekolah hingga ijazah yang tertahan karena tunggakan biaya.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat membuka diskusi publik berkaitan dengan pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, Kelurahan Cikini, Kecamatan Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026) petang.
Baca Juga : Basri Baco: Bapera Buka Peluang Kerja Sama dengan BIN, MKGR Fokus Penguatan UMKM
Dalam acara yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini, Baco menekankan pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pengalaman selama bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 lalu, disebut membuatnya memahami persoalan pendidikan secara lebih mendalam.
“Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang,” kata Baco yang dikutip pada Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Jakarta.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini menilai, ambisi Jakarta menjadi kota global tidak akan tercapai jika kualitas sumber daya manusia masih tertinggal.
“Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi,” katanya.
Baca Juga : Gubernur Pramono Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Anggaran Rp253,6 Miliar
Namun di sisi lain, Baco mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan di dunia pendidikan Ibu Kota.
Mulai dari anak yang terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, hingga ijazah yang tidak bisa diambil akibat tunggakan biaya pendidikan masih ditemukan di Jakarta.
“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan,” ungkapnya.
Karena itu, Baco menilai solusi paling realistis adalah menghadirkan kebijakan sekolah swasta gratis agar akses pendidikan benar-benar terbuka untuk seluruh masyarakat.
“Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Nggak ada solusi lain,” tegasnya.
Baco bahkan menyebut persoalan pendidikan akan terus berulang apabila kebijakan tersebut tidak diwujudkan.
“Sampai kiamat kalau tidak ada sekolah gratis, masalah ini tidak bisa dipecahkan. Maka ijazah tertahan dan putus sekolah akan terus terjadi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Baco juga menegaskan posisi Partai Golkar yang disebut selalu mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan.
“Partai Golkar itu gennya pemerintah, jadi tidak pernah ada di kamusnya Golkar menentang pemerintah atau oposisi. Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan,” tuturnya.
