WARJONO/HARIAN BERNAS
Caption:
PENJELASAN?(ki-ka) Pjs Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan DIY, Widyastuti, bersama Kabid Pemasaran Pekerja Formal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan DIY, Aris Daryanto dan Kabid Pemasaran BPU Uus Supriyadi, saat memberikan penjelasan ke media, Selasa (3/11).
Pencairan JHT Didominasi Peserta Luar daerah
JOGJA? Pencairan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan DIY, hingga Agustus 2015, mencapai Rp 86 miliar untuk 8.878 peserta. Jumlah tersebut belum termasuk realisasi pencairan selama September sebesar Rp 24,9 miliar oleh 3.974 peserta.
Jumlah ini makin meningkat, paska revisi Peraturan Pemerintah terkait JHT. Hingga September 2015 lalu, total dana JHT yang dicairkan sebesar Rp 111 miliar lebih dari 12.852 peserta.
Pjs Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan DIY, Widyastuti mengatakan, peningkatan jumlah peserta yang mencairkan klaim JHT sudah diprediksi sebelumnya. Kemudahan yang diberikan pemerintah, mendorong peserta yang ingin mencairkan klaim JHT.
?Dari sisi pelayanan dan dana tidak masalah. Kami siap seratus persen. Yang kami khawatirkan, justru euphoria peserta program. Mereka hanya tergoda untuk mendapatkan dana JHT ini lebih awal. Padahal esensi dari program ini kan sebenarnya menyiapkan masa pensiun pekerja. Kalau sudah dicairkan di awal, saat pensiun nanti dana mereka sudah berkurang banyak,? katanya.
Dijelaskan Tuti, pencairan dana JHT didominasi dari peserta di luar DIY. Pada September lalu, nilainya mencapai Rp 17,7 miliar untuk 2.107 peserta. Sementara, pencairan JHT yang dilakukan oleh pekerja dari DIY hanya Rp 7,2 miliar untuk 1,867 peserta.
?Ini menunjukkan peserta dari DIY sendiri lebih bijak dalam menyikapi program JHT,? imbuh Kabid Pemasaran Pekerja Formal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan DIY, Aris Daryanto.
Aris menambahkan, terkait dengan klaim JHT ini, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak perlu lagi meminta rekomendasi pencairan dari Disnas Ketenagakerjaan untuk mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Pekerja cukup meminta stampel atau cap dari Disnas Ketenagakerjaan pada surat PHK atau pengunduran diri dari perusahaan mereka.
Meski lebih mudah, Aris juga mengingatkan agar pekerja lebih berhati-hati dan bijak. Disarankan, apabila tidak mendesak langkah mencairkan dana JHT tidak dilakukan dengan mengajukan surat pengunduran diri dari tempat bekerja.
?Jangan sampai ada penyalahgunaan surat ini,? kata Aris kepada media, Selasa (3/11).
Soal persyaratan pencairan klaim JHT, Aris mengatakan, yang dibutuhkan untuk pencairan dana JHT adalah kepemilikan kartu peserta, fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri, katanya, dibayarkan secara tunai dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
?Jika surat pengunduran diri itu sebuah rekayasa, artinya hanya sekadar agar bisa mencairkan JHT, itu juga membawa resiko ganda. Apa resikonya?. Saat mereka sudah meneken surat pengunduran diri, dan system kita membaca, maka bila terjadi kecelakaan atau resiko lain, mereka tidak lagi terlindungi jaminan kita,? kata Aris.
Para pekerja yang ingin mengambil manfaat kerena mengundurkan diri harus melampirkan persyaratan asli kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat peserta bekerja dan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
Untuk pekerja yang di-PHK, persyaratan yang dibutuhkan adalah kartu peserta, stampel pengesahan pencairan dana JHT dari Disnas Ketenagakerjaan dan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.
Selain itu, pencairan manfaat JHT dapat juga diambil selama peserta aktif dengan catatan masa kepesertaan minimal 10 tahun dan manfaat JHT dapat diberikan paling banyak 30 persen dari jumlah JHT yang diperuntukkan untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain. (aro)
