JOGJA,HarianBernas.com?Masih ingat dengan Akil Mochtar?. Ya nama ini mencuat, karena kasus sengketa pilkada. Tidak ingin kasus serupa muncul dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015, Pusat KajianAnti Korupsi Universitas Gadjah Mada Jogja menyodorkan strateginya.
?Kalau tidak ingin muncul Akil Mochtar baru, ya pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim di MK harus didorong terus,? kata peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fariz Fachryan di Yogyakarta.
Fariz mengatakan, memang tidak ada yang dapat menjamin kecurangan ataupun bentuk-bentuk penyiasatan pilkada tidak akan trjadi. Tapi dengan pengawasan yang makin ketat, celah untuk itu bisa ditekan dan diantisipasi secara maksimal. Termasuk diantaranya dalam hal kemungkinan terjadinya intervensi manakala terjadi sengketa hasil pemungutan suara.
Banyaknya daerah yang menyelenggarakan Pilkada, diakui akan snagat rentan untuk terjadinya hal-hal yang melanggar etika dan aturan perundangan. Untuk itu pengawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan instrument internal, namun juga harus melibatkan masyarakat umum.
?Masyarakat jangan cuek. Peran masyarakat justru sangat besar untuk ikut ?mengawal? hasil pemungutan suara. Khusus untuk MK, kalau perlu hakim MK diisolasi dulu selama momentum Pilkada ini,? katanya.
Praktisi hukum Achiel Suyanto mengatakan, untuk menjaga martabat MK, seharusnya persoalan sengketa pilkada cukup diselesaikan di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan kewenangan MK, sebaiknya kembali cukup menangani judicial review yang berkaitan dengan perundang-undangan.
