JOGJA, HarianBernas.com — Kesadaran pelaku usaha tempat hiburan untuk mengkampanyekan gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di DIY masih terbilang rendah. Hal itu diakui oleh Kasi Penegakan Satpol PP DIY Lilik Andri Aryanto.
Menurut Lilik, dari pantauan dan operasi bersama P4GN yang dilakukan instansinya bersama aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), masih banyak pelaku usaha tempat hiburan yang tidak turut aktif dalam kampanye antinarkoba. Misalnya saja pemasangan stiker antinarkoba di tempat hiburan.
“Saat kami melakukan sidak, seringkali kami menemukan tempat hiburan yang tidak menempelkan stiker atau pengumuman agar tidak menggunakan narkoba. Jadi, kesannya tempat hiburan itu bebas,” ujar dia, Rabu (16/12) malam, saat sidak di sejumlah tempat hiburan di Sleman.
Lilik mengungkapkan, dalam Perda DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang P4GN, khususnya pasal 19, penanggung jawab tempat hiburan setidaknya memiliki enam kewajiban. Di antaranya meminta kepada para pegawai untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan atau menyalahgunakan narkoba.
“Tapi saat kami periksa, sangat jarang yang punya komitmen sampai ke situ. Bahkan terkadang saat kami tanya, ada yang mengaku belum tahu Perda DIY Nomor 13,” ungkapnya.
Selain surat pernyataan, pelaku usaha tempat hiburan juga harus ikut mengkampanyekan gerakan antinarkoba. Kemudian mengawasi agar tempat usaha yang mereka kelola, baik hotel, tempat hiburan malam, cafe dan lainnya, agar tidak dijadikan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi atau penyalahgunaan narkoba.
“Ada satu poin dari pasal 19 Perda Nomor 13 yang cukup penting yaitu memasang papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba. Tapi sekali lagi, ini juga jarang dilakukan,” tutur dia.
Salah satu staf penegakan Satpol PP DIY Jukardi mengakui diseminasi tentang bahaya narkoba juga jarang dilakukan pelaku tempat usaha hiburan. Ia mencontohkan tentang surat keterangan untuk tidak menyalahgunakan narkoba dari para pekerja tempat hiburan.
“Saat kami melakukan operasi, ketika ditanya tidak satu pun dari mereka yang tahu akan aturan tersebut. Mereka juga tidak pernah disuruh untuk membuat surat pernyataan,” jelasnya.
Sementara itu, Inneke Dian dari Satpol PP DIY menyebutkan, sejatinya Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang P4GN tidak hanya mengatur tempat hiburan semata. Satuan pendidikan, asrama dan kos-kosan serta instansi pemerintah juga diharapkan ikut mengkampanyekan gerakan P4GN.
“Memang kami harus lebih ekstra kerja keras dalam menyosialisasikan Perda ini. Misalnya saat kami inspeksi ke kos-kosan, banyak yang tidak menjalankan Perda Nomor 13 ini,” katanya.
Inneke mencontohkan banyak pemilik pondokan atau kos-kosan yang tidak memberikan peringatan atau meminta penghuni kos untuk membuat surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan narkoba.
“Kami akui kesannya masih acuh, yang penting bagi pemilik kos adalah pemasukan. Ini yang ingin kami benahi ke depan,” jelas dia.
