JAKARTA, HarianBernas.com–Pemerintah mengeluarkan lagi Paket Kebijakan Ekonomi XII, yaitu (1) Pemangkasan sejumlah izin, (2) Prosedur, dan (3) Waktu dan Biaya. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi empat puluh (40),Kamis (29/4).
Menurut survei Bank Dunia, saat ini, EODB Indonesia berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini sangat tertinggal daripada negara ASEAN lainnya, misal posisi 1 dipegang Singapura, posisi 18 ditempati Malaysia, posisi 49 dipegang Thailand, Brunei Darussalam di posisi 84, Posisi Vietnam di urutan 90, dan posisi Filipina di urutan 103.
“Ini paket yang besar dan penting dengan cakupan yang luas,” jelas Menko Perekonomian, Darmin Nasution di Istana Negara Jakarta.
Kebijakan Ekonomi XII sangat sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dalam beberapa rapat kabinet terbatas sangat penting untuk menaikkan peringkat Ease of Doing Business atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga posisi 40.
Sejumlah perbaikan telah dilakukan dengan usaha ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, supaya peringkat EODB terutama bagi UMKM, terus-menerus meningkat. Sejumlah langkah perbaikan itu pun dimasukkan ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII.
Bank Dunia menetapkan sejumlah indikator untuk tingkat kemudahan berusaha atau EODB, yaitu
(1) Memulai Usaha (Starting Business), (2) Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), (3) Pembayaran Pajak (Paying Taxes), (4) Akses Perkreditan (Getting Credit), (5) Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), (6) Penyambungan Listrik (Getting Electricity), (7) Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), (8) Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan (9)Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).
Meski survei Bank Dunia baru dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya, Pemerintah menginginkan kebijakan-kebijakan itu bisa berlaku secara nasional.
Perbaikan/ Pemangkasan Regulasi
Untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, sejumlah perbaikan dilaksanakan pada semua indikator yang ada.
Dari indikator-indikator itu, dari total jumlah 49 prosedur dipotong menjadi 49 prosedur dan perizinan yang berjumlah 9 izin, dipotong hingga 6 perizinan. Dari total 1.566 jumlah hari yang dibutuhkan, dipangkas menjadi 132 hari.
Pertama, di indikator Memulai Usaha, pelaku usaha harus melewati 13 prosedur yang memakan waktu hingga 47 hari dengan biaya sekitar Rp6,8 – Rp7,8 juta. Izin yang harus diurus, yaitu 1.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 2.Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 3.Akta Pendirian, 4.Izin Tempat Usaha, dan 5.Izin Gangguan.
Nanti, pelaku usaha hanya akan melalui tujuh prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp2,7 juta. Izin yang diperlukan bagi UMKM adalah SIUP dan TDP yang terbit bersamaan, dan Akta Pendirian.
Kedua, kepada UMKM yaitu yarat modal dasar untuk mendirikan perusahaan. Tentang Perseroan terbatas, berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007, 50 juta adalah modal minimal untuk mendirikan PT. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp 50 Juta, tapi untuk UMKM, modal dasar ditentukan dari kesepakatan para pendiri PT yang ada dalam Akta Pendirian PT.
Ketiga, perizinan terkait Pendirian Bangunan. Kalau ada 17 prosedur yang harus dilewati hingga 210 hari dengan biaya Rp 86 juta untuk mengurus 4 izin (IMB, UKL/UPL, SLF, TDG), nanti hanya akan ada 14 prosedur dengan waktu 52 hari dan biaya Rp 70 juta untuk 3 perizinan (IMB, SLF, TDG).
Keempat, terkait pembayaran pajak yang mencapai 54 kali pembayaran, akan dipotong menjadi 10 kali pembayaran dengan sistem online.
Kelima, terkait pendaftaran properti yang mencapai 5 prosedur dengan waktu 25 hari dan biaya 10,8 persen dari nilai properti, nanti akan menjadi 3 prosedur dalam waktu 7 hari dan biaya 8,3 persen dari nilai properti per transaksi.
Keenam, terkait penegakan kontrak, untuk penyelesaian gugatan memang belum diatur. Waktu penyelesaian perkara juga belum diatur, tapi berpijak dari hasil survei EODB, waktu penyelesaian perkara adalah 471 hari.
Terbitnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekarang ini untuk kasus gugatan sederhana bisa dirampungkan melalui 8 prosedur dalam waktu 28 hari.
Bila keberatan terhadap hasil putusan, dapat melakukan banding sehingga jumlah prosedurnya bertambah 3 prosedur dan total menjadi 11 prosedur
Peraturan baru berkaitan dengan upaya memperbaiki peringkat EODB ini, pemerintah telah menerbitkan 16 peraturan.
Untuk melaksanakan perintah Presiden, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pun menyusun tim khusus dan melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa kementerian, dan lembaga terkait.
