JAKARTA, HarianBernas.com – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengharapkan para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menghilangkan inefisiensi anggaran untuk mendekonstruksi sektor kelautan dan perikanan, Jumat (8/4).
Arahan Menteri Susi jelas, yaitu APBN bisa digunakan dengan baik, dengan betul. Inefisiensi kita buang. Kita cegah tidak boleh terjadi lagi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Menteri Susi, inefisiensi merupakan perubahan sektor kelautan dan perikanan. Perubahan ini bersifat konsisten dan tidak bisa diganggu.
“Kejujuran, kebenaran, integritas akan menjaga Anda. Kalau tidak kembali ke masa lampau,” katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan ini menegaskan bahwa KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi APBN.
“KKP sebagai 'agent of change', inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya,” jelas Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi juga meyakini bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Penggunaan APBN yang transparan, dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.
Menteri Kelautan ini mengharapkan KKP program yang nyata dan konkret, serta tingkat harga yang dicantumkan dalam APBN sewajarnya dan benar. KKP jangan asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up. Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang sangat mendasar.
Selasa (5/4) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jenderal Kiara Abdul Halim memberikan pendapatnya.
Tahun 2016 ini, alokasi anggaran KKP pada 2016 terbesar untuk perikanan tangkap dan budidaya. Untuk itu, efisiensi jangan sampai mengurangi jatah program pemberdayaan karena di daerah, pembudidaya ikan dan nelayan akan sangat merasakan
Efisiensi disasarkan kepada anggaran dari pos-pos yang tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, misal pembangunan infrastruktur dan perlengkapan kantor.
