JAKARTA, HarianBernas.com – Berpijak dari kabar dari Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi tentang penyanderaan 10 WNI di Filipina.
Presiden mengungkapkan selalu terus dilakukan komunikasi, diplomasi antarnegara maupun komunikasi dengan yang nyandera,” kata Presiden Jokowi setelah mengikuti Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta Timur, Jumat (9/4).
Pemerintah mengedepankan keselamatan 10 WNI. Presiden juga menegaskan ada hal-hal yang tidak bisa diberitakan ke pers demi keselamatan mereka.
“Tapi kita tidak bisa membuka karena masih dalam proses. Tidak bisa saya sampaikan,” katanya.
Pembajakan dilakukan ketika kapal Brahma 12 dan Anand 12 melakukan perjalanan dari Sungai Puting, menuju Batangas, Filipina Selatan. Hingga saat ini, baru kapal Brahma 12 sudah yang dilepaskan Abu Sayyaf, sedangkan kapal Anand 12 masih disandera bersama awak kapalnya.
Para penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp15 miliar dengan tenggat waktu 8 April 2016.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengetahui posisi 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayaff di Filipina.
“Dari pantauan satelit, sebenarnya kita tahu lokasi orang-orang kita yang disandera,” kata Pramono Anung kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Pramono Anung menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peralatan untuk mengetahui posisi mereka di mana. Tambah Seskab, Indonesia menghargai Pemerintah Filipina dan berharap dapat segera dibebaskan.
Sampai saat ini, Filipina belum memberi lampu hijau kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pembebasan sandera secara militer
Jokowi melalui Menlu Retno Marsudi secara berkelanjutan memantau setiap perkembangan terbaru. Pemerintah Indonesia berharap Filipina menindaklanjuti dan melakukan pendekatan sekaligus bisa membebaskan WNI yang disandera.
Aparat keamanan RI, lanjut Pramono, menghormati Konstitusi Filipina, tapi TNI dan Polri siap kalau sewaktu-waktu dibutuhkan.
