MAGELANG, HarianBernas.com – Isu susun ulang kursi menteri (reshuflle) babak kedua di Kabinet Kerja terdengar semakin mendekati waktu eksekusi. Sejumlah menteri santer akan dicopot oleh Presiden Joko Widodo.
Menanggapi pergantian kursi menteri, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi tidak ingin ambil pusing. Karena reshuffle merupakan kewenangan presiden sebagai pemimpin negara.
Menteri tidak boleh memikirkan reshuffle karena sepenuhnya menjadi wewenang presiden, itu urusan presiden, terang Imam usai membuka Musabaqoh Kitab Kuning di Pondok Pesantren Enterpreneur Asrama Perguruan Islam (API), Magelang, Jumat malam (8/4).
Cak Imam mengatakan siap mundur jika menjadi salah satu menteri yang akan dicopot. Alasannya, menjadi menteri, harus siap untuk dievaluasi setiap saat.
Menpora melanjutkan, menteri itu hanya sebagai pembantu presiden dan menjalankan tugas dari presiden. Menteri itu memberikan program nyata pada tingkat masyarakat, misal perbaikan sarana dan prasarana.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyatakan presiden memiliki caranya sendiri untuk mengevaluasi para pembantunya. Untuk itu, kepada partai atau pihak manapun diperingatkan untuk tidak ikut campur dan mendorong reshuffle itu.
Menpora melihat terdapat indikasi partai lain yang mendorong agar presiden melakukan reshuffle. ?Adalah partai lain yang mendorong-dorong. Yang pasti presiden punya cara untuk menilai para pembantunya,? jelasnya.
Menurut Syamsudin,peneliti senior LIPI, indikator pertama adalah menilai kinerja menterinya. Jokowi tidak perlu ragu mencopot menteri yang kinerjanya tidak maksimal.
“Kalau kinerjanya tidak bagus, copot,” ucap Syamsuddin dalam diskusi di Smart FM.
Indikator kedua, lanjut Syamsudin adalah kerjasama dan loyalitas. Jokowi layak mempertahankan menteri loyal dan mau kerjasama.
Sebaiknya, Jokowi mencopot menteri yang tidak patuh dengan arahannya. “Kalau tidak bisa diajak kerjasama nanti justru bikin gaduh,” komentarnya.
Indikator ketiga adalah masalah integritas. Jika ada menteri menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, Presiden pantas menggantinya.
