Bernas.id- Program penanggulangan penduduk miskin di DIY harus dilakukan secara simultan. Salah satu program yang dilakukan adalah mendorong industri kreatif dengan perencanaan terukur, karena selama ini indutri kreatif merupakan salah satu penyumbang menurunkan kemiskinan di DIY.
“Dan Cita cita RPJMD atau Rencana Program Jangka Menengah Daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 12,5 persen menjadi 7 persen tahun 2022 bisa terwujud apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpotensi menurunkan angka kemiskinan diberi pagu yang fantastis untuk mendorong industri kreatif dengan perencanaan yang terukur,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY RB Dwi Wahyu Budianto SPd MSi kepada bernas.id di DPRD DIY Jalan Malioboro Yogyakarta, Jumat (25/5/2018).
Menurut Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, penduduk miskin di DIY ditargetkan terus menurun setiap tahun. Jika pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 466.330 jiwa dari total 3.762.688 jumlah penduduk DIY, maka pada tahun 2018 ini ditargetkan turun menjadi 428.489 jiwa atau turun sebesar 1,10 persen.
“Kami menargetkan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di DIY turun menjadi 278.509 atau hanya 7 persen dari total penduduk DIY saat itu 3.978.707. Untuk itu, program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara silmultan di berbagai sisi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta ini.
Menurut Dwi Wahyu, kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar seperti kecukupan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kesempatan kerja dan akses layanan perumahan, sanitasi dan air bersih. Karena itu, untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY dilakukan melalui program-program atau kegiatan penanggulangan di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan program keluarga harapan.
Di bidang kesehatan, menurut Dwi Wahyu, antara lain melalui PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan sasaran 1.660.649 jiwa pada tahun 2019, PBI APBD II dengan sasaran 282.308 jiwa pada 2019 dan Jamkesus dengan sasaran 31.725 jiwa tahun 2019. Sementara di bidang pendidikan, melalui program beasiswa miskin dengan sasaran 22.360 jiwa pada tahun 2019 dan pembudayaan pendidikan inklusif dengan sasaran 1.962 jiwa pada tahun 2019. “Semua sasaran program tersebut mencakup seluruh wilayah DIY,” kata Dwi Wahyu.
Menurut Dwi Wahyu, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya atau program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pengurangan RTLH, pengurangan sanitasi tidak layak, peningkatan akses air bersih, pemenuhan akses listrik. “Dengan menjalankan semua program tersebut maka target penduduk miskin di DIY hanya sebesar 7 persen diharapkan bisa terwujud,” kata Dwi Wahyu.
Dikatakan, kesenjangan antarkota/kabupaten dalam hal IPM, tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita masyarakat wilayah perkotaan lebih baik dibanding wilayah perdesaan. “Sementara etos kerja sebagian masyarakat yang menjadikan kemiskinan yang bersifat kultural,” kata Alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta ini. (lip)
